Seabad Hizbul Wathan gelar silatnas di Yogyakarta, Jokowi direncanakan hadir

"Harapannya tentu banyak, kita juga tetap mengambil porsi dalam ikut mencerdaskan bangsa dan negara," ujar Muchdi PR, saat ditemui merdeka.com, disela pelantikan pengurus Hizbul Wathan Mohammad Djazman Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) di Gedung Siti Walidah, UMS, Solo (23/2).

2018-02-23 21:01:26

Presiden Jokowi

Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan atau disingkat HW yang lahir 18 November di Yogyakarta, memasuki usia ke 100 (seabad). Salah satu organisasi otonom di lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah saat ini dipimpin Muchdi Purwoprandjono atau akrab dipanggil Muchdi PR sebagai ketua umum.

Banyak harapan yang disampaikan di usia yang sudah sangat matang tersebut. Di antaranya HW ingin terus membantu mengembangkan gerakan dakwah 'Amar Ma'ruf Nahi Munkar' yang dicanangkan Muhammadiyah serta ikut mencerdaskan rakyat.

Memperingati 100 tahun Kebangkitan Hizbul Wathan, pihaknya telah menyiapkan sebuah acara silaturahmi nasional (silatnas) di Yogyakarta. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan sekitar bulan November atau Desember.

"Kita akan menunjukkan kepada pemerintah bahwa Hizbul Wathan itu ada, Muhammadiyah itu memang ada dan sekarang sudah bangkit. Nanti kita minta kepada Presiden (Joko Widodo) untuk bisa datang meresmikan pembukaan silaturahmi nasional," bebernya.

Silaturahmi yang dihelat sekitar bulan November atau Desember tersebut diharapkan akan diikuti sekitar 20 ribu anggota HW dari seluruh Indonesia. Selain itu, panitia juga akan mengundang pandu-pandu Islam dari negara Islam di dunia.

Kedatangan Muchdi juga dalam rangka pelantikan Qobilah dan Kafilah (pengurus) Gerakan Hizbul Wathan (HW) Mohammad Djazman Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS). Pelantikan dilakukan oleh Rektor UMS Dr. Sofyan Anief di ruang Theater, Gedung Siti Walidah lantai 7.

Muchdi menilai, setelah bangkit kembali gerakan kepanduan Hizbul Wathan memang menemukan berbagai hambatan. Pasalnya sebagian besar guru-guru SD, SMP, SMA atau SMK adalah kebanyakan adalah guru sekolah negeri. Padahal sekolah merupakan garda terdepan gerakan kepanduan.

Pada awalnya, lanjut Muchdi, ada larangan kegiatan kepanduan HW di sekolah-sekolah terutama sekolah Muhammadiyah, namun seiring berjalannya waktu larangan itu hilang dengan sendirinya. Sehingga dalam beberapa tahun belakang ini kepanduan mulai digiatkan di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi Muhammadiyah.

Muchdi membantah jika kebangkitan gerakan Hizbul Wathan untuk menyaingi Pramuka. Akan tetapi justru bisa berjalan bersama seiring melakukan kegiatan kepanduan. Apalagi secara historis, Hizbul Wathan telah ada sebelum Pramuka didirikan.

"Karena pada tahun 1961, gerakan kepanduan yang ada di Indonesia dijadikan satu menjadi Pramuka," kata dia.

(mdk/lia)