SBY: Perubahan kurikulum harus punya urgensi

Hari ini SBY secara khusus membahas mengenai kurikulum 2013 yang menuai kontroversi.

Hari ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sidang kabinet membahas masalah kurikulum pendidikan tahun 2013 di Kantor Presiden, Jakarta. SBY mengundang Wakil Presiden Boediono, Mendikbud M Nuh dan beberapa menteri lainnya.

"Sebagaimana kita ketahui, kurikulum di dunia pendidikan adalah satu hal amat penting. Bersama-sama dengan metodologi pengajaran dan pengasuhan serta evaluasi yang tepat, kurikulum juga akan menentukan kualitas hasil didik, relevansi kelulusan, sekaligus mencegah missmatch antara hasil didik dengan pasar tenaga kerja," kata SBY dalam sambutannya, Selasa (2/4).

Menurut SBY, jangan sampai lembaga pendidikan menghasilkan lulusan dengan pengetahuan dan keterampilan tertentu yang tidak klop dengan pasar tenaga kerja. Di era globalisasi dan transformasi, pendidikan nasional itu dinamis, termasuk kurikulumnya, sehingga tidak boleh mengada-ngada.

"Kalau mau mengembangkan kurikulum kita, metodologi, bahan ajar, dan sebagainya, harus disesuaikan situasi. Namun perubahan kurikulum harus punya urgensi dan tujuan yang tepat dan benar," ujarnya.

SBY menilai dalam perubahan kurikulum selalu ada dinamika dan pro-kontra. Dengan pergantian menteri, berganti juga kurikulumnya. Hal ini membuat para orangtua yang penghasilannya pas-pasan terbebani karena harus mengganti buku paket.

"Diperlukan pembahasan di tingkat kabinet agar manakala kurikulum ini diberlakukan, agar tidak ada lagi persoalan di tingkat implementasinya," imbuhnya.

Untuk itu SBY akan meminta pandangan Wapres dan Mendikbud terkait masalah kurikulum. "Saya minta wapres juga memberikan pandangan-pandangannya karena beberapa saat lalu wapres sudah komunikasi dengan pakar pendidikan," pungkasnya.

Rencana penerapan kurikulum 2013 yang akan diberlakukan pada Juli nanti menuai pro dan kontra. Alasannya, kurikulum baru itu dinilai berpotensi menimbulkan banyak masalah.

Rencananya, akan ada penghapusan beberapa mata pelajaran seperti Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK). Masalah lain adalah pengurangan jumlah mata pelajaran, namun jam belajar akan ditambah, dari 32 jam per minggu menjadi 38 jam.

Selain TIK, mata pelajaran yang dihapus adalah Ilmu Pengetahuan Alam dan Ilmu Pengetahuan Sosial untuk sekolah dasar. Nantinya IPA akan dimasukkan ke dalam Bahasa Indonesia.(mdk/has)