Satgas: Tidak Ada Indikasi KIPI Berat Pada Subjek Penelitian Vaksinasi Booster

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Bakti Bawono Adisasmito mengatakan, hasil uji klinis menunjukkan tidak ada Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) berat pada subjek penelitian vaksinasi booster.

2022-01-04 19:24:50

Vaksin Booster

Pemerintah berencana melakukan vaksinasi dosis ketiga atau booster kepada masyarakat pada 12 Januari 2022. Pemberian vaksin ini setelah mendapatkan hasil uji klinis vaksinasi booster.

"Sejauh ini, telah dilakukan uji klinis pemberian booster vaksin dan ditemukan tidak ada indikasi KIPI berat pada subjek penelitian," katanya dalam konferensi pers yang disiarkan melalui YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (4/1).

Wiku menjelaskan, rentang penyuntikan vaksin booster minimal enam bulan setelah dosis kedua. Selain itu, vaksin booster ini hanya diberikan kepada populasi di atas 18 tahun.

"Populasi berdomisili di kabupaten kota yang telah memenuhi cakupan dosis pertama kepada minimal 70 persen penduduk dan dosis kedua minimal 60 persen jumlah penduduk," ujarnya.

Pemerintah membutuhkan 230 juta dosis vaksin untuk booster. Saat ini pemerintah telah mengamankan sekitar 113 juta dosis.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (FDA) Amerika Serikat mengeluarkan kebijakan penggunaan Moderna hanya dosis setengah untuk booster karena efek KIPI yang keras.

Dengan asumsi tersebut, maka akan bisa mencukupi kebutuhan vaksin booster untuk yang gratis. Namun hal ini masih menunggu hasil rekomendasi ITAGI yang dikeluarkan 10 Januari.

"Kalau Kemudian untuk vaksin Pfizer dan Moderna memang half dosed dan full dosed tidak ada beda dari sisi efektifitasnya, kita bisa menggunakan half dosed maka kemungkinan besar seluruh kebutuhan vaksin booster bisa dipenuhi dari yang gratis," jelas Budi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemberian vaksin booster kepada masyarakat menggunakan dua opsi. Pertama opsi gratis yang diberikan kepada penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Kedua, vaksinasi mandiri atau berbayar kepada masyarakat.

"Opsi berbasis PBI dan program serta mandiri ada, nanti pelaksanaannya tergantung dari kebutuhan terhadap vaksin tersebut," jelas Airlangga.

(mdk/eko)