Saran Pakar ke Pemerintah Sikapi Kasus Covid di Jakarta Mengkhawatirkan
Diketahui, kasus Covid-19 di Indonesia pada Senin (31/1) ini bertambah 10.185 kasus. DKI Jakarta masih menjadi penyumbang terbanyak. Ketua Satgas Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Prof Zubairi Djoerban menyebut, angka corona di ibu kota sangat mengkhawatirkan.
DKI Jakarta masih menjadi penyumbang tertinggi angka kasus Covid-19. Ketua Satgas Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Prof Zubairi Djoerban menyebut, angka corona di ibu kota sangat mengkhawatirkan.
"Kalau angka kasusnya memang sudah mengkhawatirkan banget, kan dasarnya pertama rumah sakitnya sudah terisi 50 persen lebih, termasuk rumah sakit tempat saya kerja, barusan lihat," katanya saat dihubungi merdeka.com, Senin (31/1).
Menurutnya, positivity rate mingguan sudah naik luar biasa. Dari semula di bawah 1 persen sekarang sudah menjadi 15 persen. Klaster siswa saat pembelajaran tatap muka juga ikut terjadi.
"Kemudian, angka mingguannya juga. Kemudian ranking Indonesia di peta dunia naik terus tadinya 130-an sekarang sudah rankingnya makin kecil, artinya naik naik terus itu yang membuat mengkhawatirkan banget," ujarnya.
Zubairi mengungkapkan cara yang harus dilakukan pemerintah maupun masyarakat untuk menghadapi kondisi sekarang.
Pertama segera melakukan vaksin booster atau vaksin ketiga. Masyarakat yang belum vaksin dua kali juga harus segera disuntik.
Kedua, keluar rumah harus pakai masker N95 atau KN95. Bukan sekadar masker kain yang bisa ditembus Covid-19.
"Kalau bisa N95 atau KN95 agak mahal tapi lebih melindungi, yang kain kan terbukti bisa ditembus Omicron," ujarnya.
Ketiga, pemerintah melakukan testing sebanyak mungkin. Sebab, sebagian besar atau 50 ribu lebih tes hanya dikerjakan di DKI Jakarta, padahal banyak provinsi lain di Indonesia.
Keempat, PTM sudah waktunya di tutup untuk provinsi yang positivity ratenya di atas 15 persen. PTM baru kembali dibuka saat positif rate di provinsi turun di bawah 10 persen.
"Jadi untuk provinsi yang positivity ratenya tinggi banget mestinya dibatalkan dulu, nanti buka lagi boleh kalau turun di bawah 10 persen," ucapnya.
Sementara, untuk kebijakan pengetatan pintu masuk Indonesia, Zubairi menilai pemerintah sudah cukup baik. Asalkan, implementasi aturannya dijalankan dengan tertib.
"Sekarang udah bagus, enggak usah diubah, udah cukup baik. Ya selama aturannya sama, harus karantina ya karantina dan tidak boleh ada perlakuan beda apakah anda wartawan, apakah anda dokter, apakah anda menteri, apakah anda pejabat mesti diperlakukan sama jadi jangan isolasi mandiri dirumah untuk yang baru datang dari luar," jelasnya.
Sedangkan, Epidemiolog dari Griffith University Dicky Budiman menilai, angka Covid-19 yang tinggi sekarang adalah awal masuk gelombang ketiga. Ciri-cirinya angka hunian RS meningkat dan tingkat kematian bertambah.
"Harus diingat, ini kan baru di tanggal awal awal gelombang 3 kita, jadi pada gilirannya namanya puncak ada potensi hunian rumah sakit meningkat termasuk kematian," ucapnya.
Menurutnya, mitigasi yang bisa digunakan untuk keadaan sekarang adalah sama seperti saat menghadapi varian Delta. Hanya saja, strateginya harus lebih diperkuat.
"Mulai dari pintu masuk negara, karena pintu masuk harus diperkuat karena jangan sampai kecolongan," kata dia
Selain itu, deteksi dini atau testing, tracing, treatment (3T) harus ditingkatkan untuk menemukan kasus Omicron. Kemudian, sasaran vaksinasi booster harus digencarkan untuk kelompoknya rentan terpapar.
"Tapi PR besarnya pada akselerasi booster dan vaksin pada kelompok baru mulai misalnya pada anak," jelasnya.
Diketahui, kasus Covid-19 di Indonesia pada Senin (31/1) ini bertambah 10.185 kasus. DKI Jakarta masih menjadi penyumbang terbanyak.
Berikut sebaran penambahan kasus Covid-19 di 34 provinsi per 31 Januari 2022:
1. DKI Jakarta: 5.268
2. Jawa Barat: 2.086
3. Banten: 1.569
4. Bali: 294
5. Jawa Timur: 276
6. Jawa Tengah: 195
7. Sumatera Utara: 56
8. Papua: 52
9. DI Yogyakarta: 48
10. Kalimantan Selatan: 44
11. Sumatera Selatan: 41
12. Riau: 39
13. Kalimantan Timur: 38
14. Lampung: 29
15. Nusa Tenggara Timur: 25
16. Sulawesi Selatan: 21
17. Kepulauan Riau: 19
18. Maluku: 12
19. Nusa Tenggara Barat: 10
20. Bangka Belitung: 9
21. Kalimantan Barat: 9
22. Papua Barat: 9
23. Kalimantan Tengah: 7
24. Sulawesi Tengah: 5
25. Sumatera Barat: 4
26. Jambi: 4
27. Bengkulu: 4
28. Sulawesi Tenggara: 4
29. Aceh: 3
30. Sulawesi Utara: 3
31. Sulawesi Barat: 1
32. Maluku Utara: 1
33. Kalimantan Utara: 0
34. Gorontalo: 0