Santainya RJ Lino di pusaran kasus korupsi Pelindo

Lino menyebut kasus tersebut masalah kecil yang sengaja dibesar-besarkan pihak tertentu.

Direktur Utama Pelindo II RJ Lino disebut oleh banyak pihak terlibat dan bertanggungjawab atas temuan Bareskrim adanya dugaan korupsi 10 mobile crane. Bahkan sempat terjadi kekisruhan saat Polri berupaya mengusutnya.

RJ Lino pun akhirnya dipanggil Bareskrim. Namun saat pemanggilan pertama Lino mangkir.

"Kita akan lakukan pemanggilan ulang. Kan kemarin dia (RJ Lino) enggak bisa hadir, alasannya kita kurang tahu apa dia kemarin dipanggil berhalangan minta penundaan waktu atau bagaimana. Jadi kita nanti jadwalkan pemanggulan ulang," kata Karopenmas Mabes Polri Brigjen Pol Agus Riyanto di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (5/11).

Polri pun mengirimkan pemanggilan kedua. RJ Lino akhirnya hadir dalam pemanggilan kedua kasus dugaan korupsi 10 mobile crane di Pelindo II. Tanpa banyak bicara, RJ Lino langsung masuk ke gedung Bareskrim untuk menjalani pemeriksaan.

Pantauan merdeka.com, RJ Lino datang di Bareskrim dengan didampingi kuasa hukumnya sekitar Pukul 09.15 WIB. Dia menolak untuk bicara banyak tentang kasus ini, Lino yang mengenakan jas hitam hanya irit bicara.

"Nanti saja deh, saya masuk dulu, saya jadi saksi kok," kata Lino di Bareskrim, Senin (9/11).

Tak ada persiapan khusus, RJ Lino mengaku siap dalam pemanggilan hari ini. "Pasti siaplah," singkat dia seraya masuk Gedung Bareskrim.

Setelah 10 jam diperiksa, saat keluar gedung Bareskrim, terlihat Lino di jaga ketat oleh sejumlah orang yang berdiri tepat di belakangnya. Kepada awak media, Lino yang diperiksa hampir 10 jam mengaku sangat terkesan dengan pemeriksaan yang dilakukan pihak penyidik Bareskrim.

"Pemeriksaan ini very impressive (sangat mengesankan)," ujarnya.

Lino mengaku dalam pemeriksaan, penyidik belum memeriksa sampai kepada pokok permasalahan dugaan korupsi pengadaan mobile crane. Menurutnya, hal tersebut akan dikonfirmasi penyidik pada pemeriksaan berikutnya.

"Belum sampai ke situ (soal pengadaan mobile crane). Ini bukan pemeriksaan terakhir, akan ada pemeriksaan berikutnya," tegas dia.

Lino pun diperiksa kembali pada Rabu (19/11) kemarin. Usai diperiksa, Limo menyebut kasus dugaan korupsi pengadaan mobile crane di Pelindo II merupakan masalah kecil. Bahkan, dia menyatakan kasus yang membuat sejumlah pihak gerah itu hanyalah hal biasa yang sengaja dibesar-besarkan.

"Ini kan seperti jadi soal besar ya padahal masalahnya kecil. Karena banyak kalian yang ini masalahnya jadi besar. Ini cuma kecil. Ini hal yang biasa," kata RJ Lino.

Dia yang diperiksa hampir 6 jam itu pun mengklaim jika FN yang ditetapkan sebagai tersangka pada kasus ini tidak bersalah. FN diduga Ferialdy Nurlin selaku anak buah RJ Lino yang menjabat sebagai Direktur Operasi dan Teknik Pelindo II.

"Belum ada yang bilang (FN) salah. Yang bilang salah siapa? Enggak ada yang bilang salah," ujar dia.

Bukan hanya itu, RJ Lino pun tidak mengakui jika FN menyandang status tersangka pada kasus pengadaan mobile crane di perusahaan berpelat merah tersebut. Menurut dia, kasus ini masih diproses pihak kepolisian.

"Engga ada yang bilang dia (FN) jadi tersangka. Belum ada kan. Proses kepolisian masih berjalan kita mesti hormati proses ini," pungkasnya.

Lino pun menyebut pengelolaan Tanjung Priok saat ini lebih baik jika dibandingkan era Rizal Ramli ketika menjabat sebagai Menko bidang Perekonomian era mantan Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur pada 1999-2000. Dia mengklaim sejauh ini Tanjung Priok dikelola dengan baik dan sesuai aturan.

"Lihat Tanjung Priok hari ini kaya apa, jangan kira pelabuhan Tanjung Priok saat ini seperti saat pak Rizal Ramli dulu," katanya.

RJ Lino menjelaskan maksud pernyataan tersebut, menurut dia, pada era Rizal Ramli, di Tanjung Priok terdapat banyak calo. Berbeda dengan sekarang, diklaim dia di Tanjung Priok sudah tidak ada lagi calo.

"Sekarang Tanjung Priok tidak seperti yang dipahami Rizal Ramli, tidak ada calo seperti dulu," sindirnya.

Lebih lanjut, RJ Lino yang menjalani pemeriksaan selama 6 jam oleh penyidik Bareskrim Mabes Polri ini menyatakan pengadaan mobile crane di Pelindo II sudah sesuai aturan. Menurutnya, pengadaan mobile crane tidak melanggar Undang-Undang.

"Sesuai govermen, tidak ada Undang-undang yang dilanggar. Semua prosedur kita ikuti," pungkasnya.(mdk/eko)