Said Didu Sebut Jika Bangun Infrastruktur Tanpa Utang Harus Libatkan Swasta
Said Didu Sebut Jika Bangun Infrastruktur Tanpa Utang Harus Libatkan Swasta. Said menuturkan, infrastruktur terdiri dari tiga jenis yakni infrastruktur dasar, ekonomi dan komersial.
Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu sepakat dengan cawapres Sandiaga Uno bahwa negara mampu membangun infrastruktur tanpa utang. Caranya, negara wajib melibatkan pihak swasta.
Hal tersebut disampaikannya selepas diskusi bertajuk 'Menyelamatkan BUMN Kita, Menjadi Benteng Ekonomi Nasional' di Hotel Ambhara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (12/12) sore.
Said menuturkan, infrastruktur terdiri dari tiga jenis yakni infrastruktur dasar, ekonomi dan komersial. Lewat infrastruktur komersial, kata Said, negara bisa memberikan hak konsesi kepada swasta untuk melakukan pembangunan. Infrastruktur komersial terdiri dari pembangunan bandara, pelabuhan, jalan tol, pembangkit listrik hingga SPBU.
"Itu tanpa utang bisa. Karena itu adalah pilihan bahwa ini diserahkan ke swasta dengan konsesi. Enggak usah BUMN dan pemerintah. Maka pemerintah enggak punya utang kan," ucapnya.
Baca juga:
Sandiaga Uno Prihatin Utang BUMN Bisa Sampai Rp 5.217 Triliun
'Sandi Sebagai Pengusaha Harusnya tahu Utang itu Biasa dalam Pembangunan'
Pemindahan Markas Pemenangan, Sandiaga Usul di Salatiga, Wonosobo atau Temanggung
Kasus e-KTP Tercecer, Sandiaga Khawatir Pilpres 2019 Tak Jurdil
Sandiaga Nangis Dapat Sumbangan Kampanye dari Ulama di Medan
Dia mengatakan, praktik pembangunan infrastruktur komersial belum diperhatikan serius oleh pemerintah. Kemudian, BUMN yang saat ini ditugaskan pemerintah untuk membangun infrastruktur tak mempunyai dana kuat. Sehingga mengakibatkan pemerintah berutang.
"Dari dulu infrastruktur komersil itu enggak masuk. Sekarang ini baru masuk, karena BUMN ditugaskan. Sehingga dia harus utang. Sebelumnya pembangunan jalan tol itu ndak pernah, itu ya swasta saja," terang Said.
Sementara, untuk pembangunan infrastruktur non komersial bisa digarap tanpa utang. Caranya, mesti dilakukan secara realistis dan tak boleh memaksakan kehendak. Dia mencontohkan pembangunan infrastruktur non komersial yakni jalan Trans Papua.
"Ya (Trans Papua) itu nonkomersil. Apakah perlu dengan utang? Bisa dengan utang bisa tidak," ucapnya.
"Pakai APBN. Tetapi realistis. Kalau APBN mampunya 100 kilo, jangan dipaksakan 500 kilo. Kalau itu ya utang nanti," pungkas Pakar Ekonomi itu.
(mdk/eko)