RUU Pemda dan Pemdes akan tumpang tindih jika terpisah

Harusnya RUU Pemda, RUU Pilkada, dan RUU Pemdes berjalan seimbang dan berjalan beriringan.

Pakar Hukum Tata Negara, Saldi Isra, menilai pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemerintahan Daerah (Pemda) harus melihat keberadaan dua RUU yang lain, yakni RUU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serta RUU Pemerintahan Desa (Pemdes). Sebab, menurutnya, Ketiga RUU ini akan berjalan secara tumpang tindih apabila dilihat secara terpisah.

"Pembahasan RUU Pemda harus menempatkan RUU Pilkada dan RUU Pemdes sebagai bagian khusus. Jika tidak, ketiga RUU ini akan berjalan secara tumpang tindih," ujar Saldi dalam diskusi bertajuk 'Pembahasan RUU Pemda dan RUU Pilkada: Bersamaan atau Berurutan?' di Senayan, Jakarta, Rabu (30/5).

Saldi menyayangkan sikap DPR yang lebih mencurahkan perhatian kepada pembahasan RUU Pemdes daripada pembahasan RUU Pemda. Padahal, menurutnya, RUU Pemdes merupakan penjabaran dari RUU Pemda. "Saya melihat pola di DPR lebih mementingkan RUU Pemdes dibandingkan dengan RUU Pemda," terangnya.

Selain itu, menurut Saldi, meskipun konsep UU pokok tidak lagi dikenal, harus tetap ada sikap mengenai UU yang bersifat umum. "UU umum ini akan memberikan ruang bagi lahirnya UU khusus. Sehingga nantinya akan ada tautan antara UU Pemda dengan UU Pilkada dan Pemdes," terangnya.

Selanjutnya, Saldi pun mengatakan, pembahasan RUU Pemda di DPR yang terkesan merepotkan terjadi karena tidak ada pola pembahasan yang rapi. " Saya paham mengapa DPR kerepotan. Ini karena kita tidak memiliki pola pembahasan yang rapi," ujarnya.(mdk/lia)