Rutan Overload, Fahri Minta Setengah Tahanan Dibebaskan

Kapasitas tahanan di Rutan Klas 1 Medaeng Sidoarjo yang sudah overload, menjadi sorotan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Dia pun meminta setengah dari jumlah tahanan dibebaskan.

2019-03-11 11:39:28

Fahri Hamzah

Kapasitas tahanan di Rutan Klas 1 Medaeng Sidoarjo yang sudah overload, menjadi sorotan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Dia pun meminta setengah dari jumlah tahanan dibebaskan.

Hal ini diungkapkan Fahri setelah meninjau kondisi Rutan Klas 1 Medaeng Sidoarjo, Minggu (10/3). Dalam tinjauannya ia menemukan bahwa rutan dan lapas di Indonesia, rata-rata sudah over kapasitas. "Ini seram sekali overload-nya, (kapasitas ruangan) 504 diisi 2.877, sungguh tidak manusiawi," ujarnya.

Ia menambahkan, saat berada di dalam rutan, ia sempat berdialog dengan sejumlah tahanan. Dari dialog yang digelarnya, hampir 60 persen merupakan tahanan narkoba. Dari sejumlah itu, mereka mengaku kebanyakan merupakan pengguna bukan pengedar.

"Ada ratusan orang saya tanya, 60 persen narkoba, saya tanya mereka tidak ada yang mengaku pengedar tapi pengguna. Saya miris lihat anak bangsa kayak pepes tidur, 114 orang tidur dalam ruangan 10 kali 8 meter, ya Allah enggak kebayang. Konsepnya ini bukan pemasyarakatan tapi penjeraan," tambahnya.

Terkait dengan hal itu, ia pun menyarankan agar pemerintahan membebaskan setengah tahanan dari rutan yang teridentifikasi salah proses hukumnya. Ia juga mengusulkan, agar membangun kemandirian lapas atau rutan.

"Kalau saya menganggap atau saya menyarankan pemerintahan baru itu, bebaskan setengah dari tahanan yang ada di rutan itu yang teridentifikasi salah proses hukumnya. Selanjutnya, bangun kemandirian rutan dan lapas atau badan pemasyarakatan, harus mandiri sehingga mereka bisa lihat. Karena mereka kan tahu ini orang jahat atau bukan, ini korban ini difitnah. Di masa depan enggak perlu ditahan yang kayak gitu," tegasnya.

Ia mengaku, sistem seperti ini dianggap sebagai sistem kolonial. "Makanya rutan yang paling maju adalah Sukamiskin, dibangun tahun 1918, satu orang dapat satu kamar, satu toilet, kalau politisi ditahan, dikasih mesin ketik," katanya.

(mdk/cob)