Rupiah melemah, Jokowi diminta perhatikan buruh & petani

Mengatasi disparitas itu, pemerintah sebaiknya mengeluarkan UMN, yang saat ini belum ada di Indonesia. Dia mengatakan, UMN dapat menjadi senjata pamungkas Presiden untuk mengangkat upah buruh secara nasional.

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengingatkan, sejumlah ancaman masalah ekonomi yang berpeluang muncul dalam satu tahun ke depan. Untuk itu, pemerintahan Jokowi-JK perlu mengambil kebijakan-kebijakan jangka pendek, konkret, dan praktis, namun langsung efektif memperkuat daya beli masyarakat.

"Ada ancaman potensi stagnasi pertumbuhan, pelemahan Rupiah, kenaikan inflasi, dan pelemahan daya beli, sebab itu, kami usulkan beberapa hal penting ke Bapak Presiden dan tim ekonomi beliau serta Bank Indonesia," kata Juru Bicara PSI Bidang Ekonomi, Industri, dan Bisnis Rizal Calvary Marimbo dalam keterangan tertulisnya, Senin (2/7).

Kebijakan itu, dia mencontohkan, menaikkan pendapatan para petani, terutama petani beras. "Kami usul Bulog beli gabah kering petani dengan harga Rp 3.700/kg. Jika ini dinaikkan Rp 1000-1.500/kg maka akan sangat membantu daya beli para petani beras," jelasnya.

Rizal mengatakan, peningkatan pendapatan masyarakat ini penting untuk mengantisipasi dampak amukan dolar atas Rupiah, yang tentu membuat harga barang impor akan naik tajam. Sebab ketergantungan pasar domestik kepada produk-produk impor sangat tinggi. Tingginya ancaman kenaikan harga barang ini mesti dijawab oleh pemerintah dengan kebijakan yang mendorong peningkatan pendapatan.

"Utamanya kalangan buruh, petani, dan lapisan bawah tadi," ujarnya.

Dia menjelaskan, selain menaikkan pendapatan para petani, Presiden juga perlu menetapkan dan menaikkan Upah Minimum Nasional (UMN). Akibatnya, terjadi disparitas pendapatan buruh antar daerah. Pendapatan terendah yakni Yogyakarta sebesar Rp 1,4 juta/bulan dan yang tertinggi di Karawang, Jawa Barat sebesar Rp 4,7 juta per bulan.

"Rasio adalah sekitar satu banding tiga (1:3). Sebaiknya, maksimum hanya 1:2," jelas Rizal.

Mengatasi disparitas itu, pemerintah sebaiknya mengeluarkan UMN, yang saat ini belum ada di Indonesia. Dia mengatakan, UMN dapat menjadi senjata pamungkas Presiden untuk mengangkat upah buruh secara nasional.

"Mantan Presiden Obama pernah menaikkan UMN beberapa kali dari USD 5/jam menjadi USD 7/jam dan terakhir menjadi USD 9/hari," usul Rizal.

PSI optimistis, bila pemerintah mampu mendorong daya beli dan konsumsi, target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 yakni sebesar 5,4-5,8 persen tidak terlalu sulit untuk tercapai. Sebagaimana diketahui, pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah memaparkan kerangka ekonomi dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM PPKF) tahun 2019 kepada dewan perwakilan rakyat (DPR). Pemerintah mengusulkan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,4-5,8 persen. Sedangkan inflasi, pemerintah menargetkan pada kisaran 2,5 hingga 4,5 persen.