Ruhut minta kader yang tersangkut Hambalang mundur

Menurut Ruhut, kader Demokrat yang terlibat kasus korupsi secara tidak langsung menurunkan popularitas partai.

Kasus korupsi proyek pembangunan pusat sarana olahraga Hambalang, Bogor, Jawa Barat diduga melibatkan beberapa kader Partai Demokrat. Meski belum ada yang dijadikan tersangka, kader yang memang terlibat diminta mundur.

"Saya melihat dan hanya bisa mengatakan semua itu akan indah kalau kita bisa mundur jangan dimundurkan tapi melalui mekanisme partai. Kaitan yang kami hadapi beberapa permasalahan sudah ada mekanisme di partai," ujar Ketua Departemen Komunikasi dan Informatika, DPP Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, di Gedung DPR, Kamis (31/5).

Menurutnya, masalah hukum yang menyangkut kader partai memang tidak terlepas dari masalah politik. Akan tetapi bukan sanksi hukum yang dia takutkan melainkan sanksi sosial dari masyarakat.

"Kan orang suka mengatakan, seorang Ruhut tak hormati praduga tak bersalah. Saya sangat hormati azas itu tapi ini masalah hukum tidak lepas masalah politik jadi saya bukan takut sanksi hukum tapi yang orangtua saya katakan sanksi sosial," katanya.

Menurutnya, kader Demokrat yang terlibat kasus korupsi secara tidak langsung menurunkan popularitas partai. Untuk itu dia tegaskan sekali lagi bagi kader yang terlibat dengan lapang dada untuk mundur dari kepengurusan partai.

"Turunnya rating partai kami karena sanksi sosial. Jadi saya kembalikan kepada kader-kader itu kalau sayang kepada partai legowo siapa lagi yang mau menyelamatkan partai ini," tandasnya.

Sementara itu, mengenai sanksi apa yang akan diberikan kepada Andi Mallarangeng karena diduga terlibat pada kasus korupsi Hambalang. Ruhut menyerahkan keputusan kepada badan pengawas, dewan kehormatan dan Majelis tinggi.

"Pak Andi Mallarangeng tugas sebagai Menpora dikaitkan dengan Hambalang, saya mohon kita bersabar biarlah pengawas, DK serta majelis tinggi," pungkasnya.(mdk/did)