Rieke terserah Jokowi soal rekomendasi pemecatan Menteri BUMN

"Itu hak prerogatif presiden. Pansus sudah keluarkan rekomendasi," kata Rieke.

2016-03-10 17:59:23

Pansus Pelindo

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pelindo II, Rieke Diah Pitaloka tidak memaksa agar Presiden Joko Widodo menjalani hasil rekomendasi Pansus. Pansus merekomendasikan agar Menteri BUMN Rini Soemarno dan Dirut Pelindo II RJ Lino dipecat. RJ Lino sendiri telah diberhentikan setelah menjadi tersangka di KPK.

"Itu hak prerogatif presiden. Pansus sudah keluarkan rekomendasi, dan rekomendasi itu berdasarkan hal-hal yang diungkap secara terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi," ujar Rieke seusai bertemu dengan Pimpinan KPK di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (10/3).

Selain itu dia juga mengaku Pansus Pelindo II sedang berusaha memperjuangkan 30 bekas karyawan Jakarta International Container Terminal (JICT) yang di PHK. Menurutnya ketiga puluh orang tersebut tidak lain hanya sebagai korban dari carut marutnya Pelindo II.

"Kita sedang berjuang untuk perjuangkan kembali kalau dirutnya saja sudah jadi tersangka, masa orang yang ikut mengungkapkan tetap di PHK," pungkasnya.

Seperti diketahui, dalam sidang paripurna, Kamis (17/12/2015) Pansus menyampaikan rekomendasi. Dalam rekomendasinya mengimbau Presiden Jokowi memecat Menteri BUMN Rini Soemarno dan Dirut Pelindo II RJ Lino. Usulan ini karena keduanya dinilai terbukti melanggar konstitusi dan perundang-undangan.

Ketua Pansus Pelindo II Rieke Diah Pitaloka mengatakan, pihaknya sudah menyerahkan surat rekomendasi ke pimpinan DPR. Selanjutnya, surat itu akan dikirimkan ke Presiden Joko Widodo.

(mdk/eko)