Ridwan Kamil minta sekolah kembalikan pungutan liar
"Jangan lakukan pungutan dulu sekarang, kalau ada tolong dikembalikan sampai menunggu aturan jelas," kata Emil.
Wali Kota Bandung Ridwan Kamil meminta kepada sekolah untuk mengembalikan duit pungutan yang pernah dibebankan kepada siswanya. Indikasi pungli belakangan ini telah masuk ke pria yang akrab disapa Emil ini dari semua tingkatan sekolah.
Modus operandinya beragam, mulai dari pungli penerimaan siswa baru (PSB), biaya pembenahan sekolah, untuk liburan dan lainnya.
"Jangan lakukan pungutan dulu untuk sekarang ini, kalau ada tolong dikembalikan sampai nantinya menunggu aturan jelas," kata Emil dalam Silaturahmi Wali Kota Bandung, Kajari Bandung dan Keluarga besar Disdik Kota Bandung dalam rangka HUT RI ke-69 dan HUT Kota Bandung ke-204, di Gedung Saparua, Selasa (26/8).
Menurut dia, nantinya tim dari Dinas Pendidikan Kota Bandung akan melakukan pengawasan ihwal pungli yang kerap dikeluhkan ini. Pihaknya akan mengkaji apa yang menjadi kualifikasi boleh dan tidaknya pungutan tersebut. Sebab beda tingkatan, beda juga ketentuannya.
"Unit ini nanti akan mereview pungutan boleh atau tidak. Tanpa izin kerja di bawah Disdik tadi bisa dinyatakan legal atau tidak. SMA dan SMK misalnya itu berbeda, jadi jelas regulasinya juga berbeda, tapi intinya pungutan itu tidak boleh ada," terangnya.
Dia juga memperingatkan kepada Disdik dan sekolah bahwa ihwal pungli ini akan terus diawasi Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandung. Dalam kesempatan itu Kejari ikut dilibatkan.
"Jika tim dari disdik dan lain-lain masih ada yang melanggar kami sudah kerja sama dengan jaksa dan akan menindak. Sehingga kerja sama akan diharapkan lebih kondusif pendidikan di Kota Bandung," katanya.
Kajari Bandung Tjahjo Aditomo menyebut bahwa pungli ini sudah menjadi rahasia umum yang mana bukan terjadi di Kota Bandung saja. Dengan kepercayaan pemerintah kota pihaknya mengaku siap meminimalisir adanya upaya pungutan yang terjadi di sekolah.
"Di daerah lain banyak. Untuk Bandung tahun ini kita akan coba meminimalisir supaya pungutan ini tidak berkembang. Pungli ini memang masuk kategori korupsi karena ada unsur memperkaya diri sendiri, kalau ada jelas kita tindak sebagai bentuk peringatan," tandasnya.(mdk/hhw)