Ridwan Kamil Minta Pemerintah Jelaskan Detail Alasan Menaikkan Iuran BPJS

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta pemerintah pusat memberikan penjelasan secara komprehensif mengenai kenaikan iuran peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Hal ini untuk memberikan kejelasan sekaligus mencegah polemik di tengah masyarakat.

2020-05-14 21:45:27

BPJS

Pria yang akrab disapa Emil ini menegaskan bahwa kebijakan kenaikan BPJS tidak ada sangkut pautnya dengan pemerintah daerah, namun sangat berpengaruh signifikan pada persepsi masyarakat. Terlebih, Mahkamah Agung sempat membatalkan kenaikan tersebut.

"Semoga pemerintah pusat bisa menjelaskan dengan jelas apa alasan kembali menaikkan BPJS (Kesehatan) yang selama ini masyarakat kan persepsinya kembali ke harga yang lama sesuai keputusan MA. Kemudian ada kenaikan, saya kira butuh penjelasan saja. Yang saya tahu memang ada defisit dari APBN," ucap dia, Kamis (14/5).

Sejauh ini, ia menyebut penjelasan maupun pemberitaan yang ada belum sepenuhnya dicerna baik oleh masyarakat yang terkena dampak, terlebih saat ini terjadi pandemi virus corona yang memengaruhi perekonomian.

"Jadi dari kami meminta penjelasan lebih jelas, karena sampai hari ini kalau saya baca, penjelasan belum komprehensif. Alasan-alasan kenapa naik dan bagaimana. Saya kira itu, supaya kami di daerah enggak ada keresahan yang tidak bisa kami jawab. Kami butuh jawaban karena tugas provinsi adalah 50 persen perwakilan pemerintah pusat di daerah," pungkasnya.

Presiden Joko Widodo kembali menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 64 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Dalam aturan ini, pemerintah memutuskan menaikkan iuran untuk kelas I dan II, sementara iuran kelas III akan naik pada 2021.

Padahal, sebelumnya pemerintah telah membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan setelah Mahkamah Agung mengabulkan gugatan pembatalan kenaikan iuran yang diajukan oleh Ketua Umum Komunitas Pasien cuci Darah Indonesia (KPCDI) Tony Richard Samosir pada 2 Januari 2020.

Dalam Pasal 34 di Perpres yang baru diterbitkan Jokowi, iuran BPJS Kesehatan kelas I sebesar Rp150.000 per orang per bulan dibayar oleh peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan peserta BP. Sementara iuran BPJS Kesehatan kelas II sebesar Rp100.000 per orang per bulan dibayar oleh peserta PBPU dan peserta BP.

Sedangkan, iuran untuk kelas III untuk tahun ini sebesar Rp25.500 per orang per bulan dibayar oleh peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan peserta BP. Sementara untuk tahun 2021 dan tahun berikutnya menjadi Rp35.000.

"Ketentuan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2020," bunyi Pasal 34 ayat 6.

(mdk/cob)