Ridwan Kamil Koordinasi dengan Polri Terkait Dugaan Pelanggaran Distribusi Bansos

“Tadi saya laporkan, akan ditindaklanjuti oleh kajati dan kapolda. Kita juga lakukan pembinaan agar tidak ada terulang. Agar tidak terjadi viral.. Tapi, mayoritas (pembagian bansos) aman,"

2021-08-11 00:29:00

Bansos Corona

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengakui ada dinamika sosial yang terjadi dalam proses pembagian bantuan sosial. Hanya saja ia menegaskan jumlahnya tidak banyak. Pihaknya sudah berkoordinasi dengan kejaksaan tinggi dan Polda Jabar untuk mengatasi hal tersebut.

Dari data yang ia terima, ada beberapa masalah yang terjadi. Yakni, pemotongan bantuan oleh Kepala Desa di Karawang, kecurangan kualitas beras di Kabupaten Bandung Barat (KBB) dan polemik pembagian bantuan di wilayah Tasikmalaya.

“Tadi saya laporkan, akan ditindaklanjuti oleh kajati dan kapolda. Kita juga lakukan pembinaan agar tidak ada terulang. Agar tidak terjadi viral.. Tapi, mayoritas (pembagian bansos) aman. Laporan terkait pemotongan sedikit, tapi apapun itu adalah pelanggaran,” kata dia, Selasa (10/8).

Sejauh ini, total keluarga penerima manfaat (KPM) di Jawa Barat ada 12,7 juta. Dari jumlah itu 8,8 juta sudah menerima bantuan yang bersumber dari Kementerian Sosial (Kemensos). Khusus dari bansos Provinsi Jawa Barat, ada 272 ribu sudah dan dalam proses pemberian bantuan.

Kapolda Jawa Barat Irjen Ahmad Dofiri mengaku sudah menindaklanjuti laporan dugaan penyelewengan bansos di Karawang dan Tasikmalaya. Ia menegaskan akan menindak sekaligus memberikan edukasi kepada aparat setempat mengenai mekanisme pemberian bansos yang tidak menyalahi aturan.

Dofiri menjelaskan, berdasarkan hasil penyelidikan sementara, kasus di Karawang dan Tasik berbeda. "Di Karawang telak, karena pemotongan dengan alasan dana covid yang kurang. Di Tasik ada kesepakatan dengan warganya," katanya.

Sementara di Tasikmalaya, ada kesepakatan antar warga agar bantuan sosial bisa diterima oleh banyak orang. "Contoh (kasus di Tasikmalaya) misalkan yang terdaftar 10 orang, sementara warganya ada 15 orang. Kalau 10 kg dibagi ke 15 jumlahnya nggak 10 kg. Itu kesepakatan bersama. Tapi mungkin ada satu dua orang yang mempertanyakan," tuturnya.

"Bagaimana pun ini adalah keliru. Kita sudah bersepakat dengan pak Kajati kita harus tangani dan kita tindak. Ke depannya sudahlah bagikan sesuai dengan peruntukannya," jelas dia.

Kajati Jabar, Asep Nana Mulyana mengatakan pihaknya berkoordinasi dengan Polda Jabar untuk menangani perkara penyalahgunaan bansos tersebut. Selain dengan penindakan, pendekatan humanis dan edukatif akan dilakukan.

"Tidak hanya menindak, tapi monitoring, mengedukasi dan melakukan pendampingan agar tetap sasaran dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jangan membuat kegaduhan baru terkait dengan PPKM ini. Kami akan mengawal penyaluran bansos," kata Asep.

(mdk/ray)