Rentan jadi alat politik, Jaksa Agung harus diganti
Sudah saatnya Presiden Jokowi mengevaluasi posisi Jaksa Agung dan juga Jaksa Agung Muda
Kinerja pemerintahan Joko Widodo, khususnya dalam persoalan penegakan hukum di Kejaksaan Agung kembali disoroti publik. Ditambah lagi upaya pemberantasan korupsi oleh korps Adhyaksa tersebut diduga diwarnai konflik kepentingan internal, lantaran Jaksa Agung HM Prasetyo yang berasal dari partai politik.
Menurut Wakil Ketua DPR Fadli Zon, selama kejaksaan dipimpin politisi partai politik, lembaga penegak hukum akan sangat rentan untuk dijadikan alat politik.
"Posisi Kejaksaan Agung saat ini rawan dijadikan alat politik, apalagi dalam persidangan kasus dugaan suap Gubernur nonaktif Sumut, ada indikasi permainan dengan kejaksaan. KPK harus segera periksa kebenaran isi rekaman tersebut," ujar Fadli di Jakarta, Kamis (15/10).
Ia berpendapat, sudah saatnya Presiden Jokowi mengevaluasi posisi Jaksa Agung dan juga Jaksa Agung Muda dibawahnya.
"Jika Presiden Jokowi ingin kejaksaan mampu menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum, HM Prasetyo, Wakil Jaksa Agung dan Jaksa Agung Muda, pokoknya semua harus diganti," katanya.
Menyikapi kondisi kejaksaan saat ini, Pengamat Kebijakan Publik Yanuar Wijanarko mengaku pesimistis Kejaksaan Agung akan optimal dalam pemberantasan korupsi ataupun penegakan pidana lainnya.
"Sejauh ini netralitas dalam bekerja sudah terkontaminasi karena bagaimana pun juga Prasetyo adalah kader parpol yang harus tunduk kepada kebijakan partai. Jadi sepintar atau secerdas apapun kualitas para jaksa, di bawah kepemimpinan kader parpol maka pasti tidak akan optimal dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum," ucap Yanuar.
Yanuar mendesak para pejabat Kejagung harus akuntabel dan transparan mulai dari verifikasi terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan transaksi keuangan dengan meminta input dari Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
"Presiden Jokowi harusnya memerintahkan anak buahnya melakukan verifikasi terhadap kinerja dan integritas petinggi Kejaksaan Agung. Lakukan audit kinerja pada masing-masing JAM," jelasnya.
(mdk/bal)