Rekan dipukul ketua RW, ibu-ibu protes lurah

"Langsung saya ditonjok tepat di bibir tapi tidak kenceng, lalu saya balas lagi tonjok perutnya," kata Eti emosional.

Ibu-ibu di Kelurahan Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan, mendatangi kantor kelurahan Senin (21/5) pagi tadi. Mereka memprotes pemukulan Eti, kepala Posyandu sekaligus ibu RT 012, oleh ketua RW tanpa sebab yang jelas.

Pemukulan bermula pada Kamis pekan lalu saat Eti sedang menyosialisasikan kepada para warga bahwa Beras Miskin yang diturunkan dari pemerintah melalui kelurahan sudah dapat diambil. Namun, saat ia sedang duduk di warung di lingkungan RT 012, tiba-tiba ketua RW 06 turun dari mobilnya dan langsung memukul Eti yang sudah berusia 68 tahun itu tepat di bibirnya.

Sontak saja, Eti kemudian membalasnya dan memukul balik ke arah perut Ketua RW yang bernama Haris Effendi itu. Haris kemudian langsung menuju mobilnya dan pergi.

"Tiba-tiba ada mobil hitam, dia turun, dia ngomong 'kan gue cari', langsung saya ditonjok tepat di bibir tapi tidak kenceng, lalu saya balas lagi tonjok perutnya. Kemudian dia pergi," tutur Eti di depan kantor Kelurahan Guntur.

Eti melanjutkan, usai kejadian itu Posyandu Cempaka yang diketuainya langsung ditutup oleh ketua RW tersebut. Palang serta atributnya juga langsung dicopot serta pintunya juga digembok. Selain itu Posyandu Dahlia juga mendapat perlakuan yang sama seperti Posyandu Cempaka.

"Gedung posyandu digembok, atributnya diturunkan," katanya.

Akibat kejadian pemukulan dan penutupan posyandu tersebut, ibu-ibu PKK yang tergabung dalam Kelurahan Guntur kemudian melakukan mediasi dengan lurah Guntur siang tadi. Hal itu dilakukan sebagai bentuk meminta pendapat kepada lurah karena warga juga sudah bergabung untuk memberikan dukungan melalui tanda tangan untuk segera menurunkan ketua RW tersebut.

"Kita ke sini silaturahmi dan kita minta pendapat dari lurah sudah diginikan, minta juga dari warga minta tanda-tangan," terang Imas, Ketua PKK.

Sementara itu Lurah Guntur dalam kesempatan yang sama mengatakan persoalan ini nantinya akan dibahas dengan tokoh masyarakat setempat. Mengingat ketua RW sendiri dipilih oleh masyarakat, maka lurah juga tidak bisa melakukan pemecatan kepada ketua RW tersebut, sehingga perlu adanya tokoh masyarakat yang menangani kasus ini.

"Nanti akan dibahas kembali tokoh masyarakat di RW 06, nah itu baru kunci melangkah ke depan. Apakah konsolidasi ke pengurus RW atau tindakan lainnya. RW dipilih oleh masyarakat, mekanisme Pergub 36/2001. Kita tidak bisa memecat RW, makanya kita kembalikan ke tokoh masyarakat," terang Lurah Guntur Hifzillah.(mdk/ren)