Razia PSK tak akan selesaikan masalah

Membereskan masalah sosial ini tidak akan selesai tanpa menyentuh akar permasalahannya. Kebutuhan ekonomi.

Berbagai razia yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) atau kepolisian untuk mengatasi keberadaan Pekerja Seks Komersil (PSK) tidak melulu berjalan mulus. Kedua belah pihak, para PSK sering bermain kucing-kucingan dengan aparat penegak hukum.

Memasuki bulan Ramadan, aksi razia mulai sering dilakukan. Tapi, membereskan masalah sosial ini tidak akan selesai tanpa menyentuh akar permasalahannya.

Menurut Sosiolog dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Arie Sujito, para pembuat kebijakan wajib melihat akar masalah lebih dulu sebelum mengeluarkan perintah untuk merazia para PSK itu. Meski sering dilakukan berulang kali, tindakan tersebut tidak memberikan efek jera bagi para pelakunya.

"Kalau belajar dari kebijakan selama ini, pemerintah harus memakai perubahan. Memang selama Ramadan mereka sering digaruk tapi itu tidak selesaikan masalah. Lebih baik, atasi akarnya terutama soal krisis ekonomi, pekerjaan dan sebagainya," ujar Arie kepada merdeka.com, Senin (30/7).

Arie melihat, pemerintah harus meneliti jauh ke dalam guna mengetahui mengapa para PSK ini tetap beraktivitas. Salah satu yang harus menyentuh adalah kebijakan pembangunan ekonomi yang bisa menyentuh warga miskin.

Dengan cara itu pula, pemerintah harus memiliki terobosan baru dalam menyelesaikan masalah sosial tersebut. Diantaranya, penyediaan lapangan kerja untuk meningkatkan kesejahteraan para penduduknya. Dengan begitu, mereka dapat mengalihkan profesi para PSK ini.

"Pemerintah bukan sebagai pemadam kebakaran tapi lebih pro aktif selesaikan masalah. Mengulang razia terus menerus tidak akan efektif, pasti tahun depan akan sama sehingga razia PSK ini bisa-bisa jadi proyek," tandasnya.

Upaya represif yang dilakukan pemerintah juga bukan jalan keluar dalam menyelesaikan permasalahan ini. Langkah itupun bisa dikurangi dengan cara lain, diantaranya pendekatan persuasif atau memberikan lapangan pekerjaan yang lebih baik.

"Ada jangka pendek, yaitu memberikan penjelasan sehingga mereka bisa didorong untuk alih profesi. Untuk jangka panjang, pemerintah ciptakan keadilan yang terdistribusi dengan baik supaya mereka dapat bekerja dan kemiskinan tidak menyeret mereka untuk kembali," pungkasnya.(mdk/ian)