Ratusan dokter di Solo gelar demo sambil bawa keranda

Ratusan dokter di Solo gelar demo sambil bawa keranda. Pendemo menuntut reformasi sistem kesehatan yang lebih prorakyat.

Ratusan dokter yang tergabung dalam Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menggelar demonstrasi di Bundaran Gladag, Solo, Senin (24/10). Mereka membawa spanduk dan poster bertulis sejumlah tuntutan seperti 'selamatkan dokter selamatkan rakyat', 'reformasi sistem kesehatan & reformasi sistem pendidikan kedokteran'.

Selain spanduk dan poster, mereka juga membawa sebuah keranda dan membagikan bunga kepada pengguna jalan. Keranda sebagai simbul keprihatinan kondisi layanan kesehatan di Tanah Air.

"Kami menuntut reformasi sistem kesehatan dan pendidikan kedokteran agar prorakyat. Dua tahun berjalannya JKN (jaminan kesehatan nasional) masih banyak kegelisahan atau kesimpangsiuran. Layanan kesehatan yang ada selama ini masih jauh dari yang diharapkan. Pada akhirnya kami para dokter yang disalahkan, padahal yang salah selama ini adalah sistemnya," ujar Ketua IDI Solo Aji Suwandono.

Aji mengatakan dalam aksi tersebut IDI mengkritisi tentang program dokter layanan primer. Dia menilai program tersebut tak hanya salah sasaran, tapi juga pemborosan uang negara, memperlama pendidikan dokter, marginalisasi dokter yang sudah ada, dan menciptakan kasta baru dokter yang bisa memicu konflik.

"Program dokter layanan primer itu bentuk diskriminasi terhadap kelompok dokter tertentu. Program itu bukan jawaban masalah urgent yang terjadi selama ini di bidang pelayanan kesehatan," ucapnya.

"Pemerintah seharusnya lebih fokus pada program prioritas. Bagaimana mengatasi minimnya alat kesehatan, mengatasi kekosongan obat, persoalan obat palsu, juga sarana-prasarana puskesmas serta rumah sakit yang masih minim. Yang juga lebih penting termasuk bagaimana mengatasi kekosongan dokter di banyak puskesmas," ungkap orator lainnya.

Aji menambahkan selain menolak program pendidikan dokter layanan primer, IDI juga meminta pemerintah mengendalikan biaya pendidikan kedokteran, perbaiki regulasi projaminan kesehatan nasional, hapuskan pajak obat dan alat kesehatan, serta revisi undang-undang pendidikan dokter.

"Kami menolak program dokter layanan primer, biayanya sangat berat. Dulu sekolah dokter layanan primer selama pakai dana pemerintah. Sekarang harus bayar sendiri untuk mendapat gelar setara dan bukan spesialis," keluhnya.(mdk/cob)