Rapat koordinasi program PKH di Mojokerto tanpa sepengetahuan Dinas Sosial Jatim

Kata Sukesi, acara tersebut juga tidak diketahui dinas sosial. Bahkan, Sukesi mengaku dinas sosial tidak diundang karena tidak ada undangan yang masuk terkait acara rapat pelaksana program Kementerian Sosial itu. "Mboten (tidak diundang). Saya sedang di Jakarta," katanya singkat.

Dinas sosial Provinsi Jawa Timur tidak mengetahui tentang acara rapat koordinasi Program Pendamping Keluarga Harapan (PKH) di salah satu villa di Trawas, Mojokerto, Jawa Timur.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Sukesi saat dikonfirmasi mengatakan tidak tahu terkait acara rapat pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut. Apalagi acara tersebut juga dihadiri mantan menteri sosial Khofifah Indar Parawansa. "Maaf saya tidak tahu," katanya singkat ketika dihubungi merdeka.com, Rabu (31/1) malam.

Kata Sukesi, acara tersebut juga tidak diketahui dinas sosial. Bahkan, Sukesi mengaku dinas sosial tidak diundang karena tidak ada undangan yang masuk terkait acara rapat pelaksana program Kementerian Sosial itu. "Mboten (tidak diundang). Saya sedang di Jakarta," katanya singkat.

Acara koordinasi pelaksana program PKH itu juga memberikan penghargaan gelar kehormatan 'Ibu PKH' kepada Khofifah. Namun kehadiran dan penghargaan ini banyak disoroti masyarakat. Masyarakat menilai acara tersebut bisa jadi penggalangan massa untuk pemenangan Khofifah.

"Seharusnya Bu Khofifah bisa menahan diri dan menyadari karena posisinya saat ini sebagai calon gubernur. Kalau kapasitasnya itu sebagai menteri sosial tidak masalah itu memang tugas, tetapi dia kan sebagai calon gubernur," kata Pakar Politik Universitas Airlangga (Unair) DR Novri Susan ketika dihubungi merdeka.com.

Novri menilai, seharusnya Khofifah mampu mengendalikan diri untuk tidak hadir pada acara program Kemensos, yaitu rapat pendamping PKH, sekalipun, dia di undang dengan kapasitas sebagai mantan Menteri Sosial.

"Secara edukasi politik itu tidak benar apapun alasannya. Kalau saya sebut itu sebagai distorsi praktik berdemokrasi. Jadi, secara etika politik tidak benar dan tidak etis," kata mantan Ketua Badan Akreditasi Sekolah (BAS) Sidoarjo itu.

Hal senada juga diungkapkan Siti Zuhro, peneliti dan pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) bahwa bukan hanya Khofifah, semua peserta pilkada harus bisa menahan diri dan membuat trik politik yang tidak beretika dengan menghalalkan segala cara.

"Ini penting supaya pilkada berlangsung aman tidak menyisakan kerawanan," katanya.