Rakorbid Kemaritiman PDIP bahas kesejahteraan & pemukiman nelayan
Ketua DPP PDIP bidang Kemaritiman, Rokhmin Dahuri mengatakan PDIP berkomitmen untuk mengawal Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan Nelayan melalui program Pembangunan Pemukiman Nelayan Berdasar Gotong Royong. Sebab sudah lebih dari 60 tahun Indonesia merdeka, tapi mayoritas pemukiman nelayan masih tak layak.
Ketua DPP PDIP bidang Kemaritiman, Rokhmin Dahuri mengatakan PDIP berkomitmen untuk mengawal Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan Nelayan melalui program Pembangunan Pemukiman Nelayan Berdasar Gotong Royong. Sebab sudah lebih dari 60 tahun Indonesia merdeka, tapi mayoritas pemukiman nelayan masih tak layak.
Rokhmin, yang juga anak nelayan bercerita bagaimana masa lalunya sebagai anak petani nelayan di Cirebon, Jawa Barat. Karena rumah nelayan tak memiliki fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK), dirinya kerap melakukan aktivitas terkait di laut.
Mirisnya, kini setelah dewasa, dirinya berkunjung ke Bagan Siapi-api yang juga sentra kelautan, masih ditemukan fenomena yang dia hadapi saat masih kecil.
"Saya sedih. Itu masih terjadi. Maka kita harap Pemerintah tak hanya membangun pemukiman di perkotaan. Tapi juga di Pesisir dan Kampung Nelayan," kata Rokhmin dalam Rakorbid II PDIP, di DPP PDIP Jalan Diponegoro, Jakarta, Sabtu (22/10).
Dia mengatakan, bagaimanapun baiknya pendapatan nelayan ketika melaut, ujungnya akan tergerus ketika pemukimannya masih buruk. Misalnya, pemukiman buruk akan menyebabkan sanitasi buruk. Akhirnya, biaya hidup nelayan dan keluarga tetap meningkat karena ada penyakit yang harus diobati.
Dia menekankan PDIP akan mengawal agar pembangunan pemukiman nelayan itu bisa terlaksana sesegera mungkin. "Kami akan mengawalnya," tegas dia.
Selain soal pemukiman, Rokhmin mengatakan pihaknya juga akan bekerja bersama Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga nelayan, dengan minimal berpendapatan Rp 4 juta perbulan. Saat ini, rata-rata pendapatan keluarga nelayan adalah Rp 2,5 juta perbulan. Padahal, berdasarkan data Bank Dunia, seseorang bisa disebut tak miskin bila masing-masing berpendapatan USD 60 perbulan, atau rata-rata USD 2 perhari (setara Rp 27 ribuan).
Biasanya, satu keluarga nelayan terdiri dari pasangan ayah-ibu dengan tiga anak. Artinya, ada 5 anggota keluarga dengan total kebutuhan USD 300 perbulan. Jika dirupiahkan, kata Rokhmin, maka angkanya sekitar Rp 4 juta.
"Insya Allah, kita berharap minimal bisa Rp 4 juta perbulan. Ini tugas kita PDIP bersama pemerintahan mewujudkan kesejahteraan nelayan yang meningkat," ulasnya.
Rokhmin menekankan pihaknya juga berkomitmen untuk menyukseskan prinsip Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia yang digagas oleh Presiden Jokowi. Dia mengatakan perwujudannya begitu penting karena Indonesia memang belum mendapat apa-apa dari keuntungan geomaritim yang dimilikinya.
Dijelaskannya, sebanyak 40 persen dari nilai perdagangan dunia yang nilainya USD 1500-an miliar pertahun, melewati laut Indonesia. Sayangnya, tak seperti Singapura yang bisa untung akibat aktivitas itu, Indonesia justru harus mengeluarkan USD 15 miliar pertahun hanya untuk pengapalan barang dan jasa dunia.
"Anda lihat semua pelabuhan, semua peti kemas milik perusahaan asing di Denmark, Korea, Taiwan, dan lain-lain. Tapi kami tegaskan, ekonomi kemaritiman ini bisa kita rebut. Ini tugas kita mendukung pemerintah agar ini bisa jadi kenyataan," ulasnya.
Sementara itu, Menseskab Pramono Anung yang hadir dalam acara itu berjanji akan menyampaikan semua keprihatinan dan tantangan yang dicatat oleh kader PDIP kepada Presiden Jokowi. Ditegaskannya, keprihatinan yang dimiliki PDIP juga sama dimiliki oleh presiden.
"Saya akan sampaikan kepada Bapak Presiden. Saya bisa pastikan, presiden sedang dan akan terus bekerja keras demi kemakmuran seluruh rakyat Indonesia," kata Pramono.(mdk/ang)