PSI dukung langkah KPK ungkap kasus suap di Kota Malang

Surya prihatin dengan rendahnya integritas pemerintah dan anggota DPRD di Kota Malang. Surya khawatir hal ini akan membuat masyarakat Malang sulit percaya kepada pemerintahan yang ada.

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendukung langkah Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang secara maraton menggeledah rumah sejumlah anggota DPRD Kota Malang, Jawa Timur.

Juru Bicara PSI Surya Tjandra menilai, masyarakat Kota Malang terus memantau kasus korupsi ini dan berharap semua yang terlibat diproses secara hukum.

"Langkah KPK ini harus didukung untuk mengungkap kasus skandal korupsi yang melibatkan eksekutif dan legislatif di Kota Malang," katanya dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (1/9).

Kasus korupsi ini bermula saat KPK menangkap mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (DPUPPB) Kota Malang Jarot Edy Sulistyono dan mantan Ketua DPRD Kota Malang Moch Arief Wicaksono pada November 2017. Jarot diduga memberikan suap sebesar Rp 700 juta kepada Arief terkait pembahasan P-APBD Kota Malang tahun anggaran 2015.

Dalam pengembangannya, KPK menahan mantan Wali Kota Malang Mochamad Anton dan 18 Anggota DPRD Kota Malang. Anton ditangkap karena diduga sebagai pemberi suap, sementara 18 anggota dewan diduga sebagai penerima suap. KPK bahkan menyebut kasus ini sebagai kasus korupsi yang dilakukan secara massal.

Surya menjelaskan, kasus korupsi massal ini mencoreng wajah pemerintahan di Kota Malang. Marwah pemerintahan di Kota Malang merosot akibat kasus korupsi ini.

"Legislatif yang harusnya melakukan pengawasan terhadap kinerja eksekutif bukannya mengingatkan jika mengarah pada tindakan pelanggaran hukum, tapi malah bersekongkol dalam kejahatan luar biasa seperti korupsi," jelasnya.

Dia prihatin dengan rendahnya integritas pemerintah dan anggota DPRD di Kota Malang. Surya khawatir hal ini akan membuat masyarakat Malang sulit percaya kepada pemerintahan yang ada.

Menurut Surya, partai politik harus bertanggungjawab. Partai politik harus meminta maaf dan serius melakukan evaluasi rekrutmen calon kepala daerah dan calon anggota dewan jika ingin mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat.

"Partai politik harus meninggalkan budaya politik lama yang mengusung kandidat hanya karena besarnya mahar yang disetorkan. Partai politik harus berani mengusung sosok yang punya rekam jejak yang bersih dan profesional untuk diusung menjadi pejabat publik," tutupnya.