PSI DKI Dukung Kepolisian Amankan Pelantikan Jokowi
Dia menegaskan Indonesia tidak menganut kedaulatan rakyat liberal yang mutlak tanpa batasan. Demokrasi yang dianut di Indonesia memiliki dimensi koridor kedaulatan hukum untuk mencegah kebebasan yang disalahgunakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum.
Kejadian-kejadian luar biasa secara berturut-turut seperti kerusuhan Papua, demonstrasi berjilid-jilid yang berakhir ricuh, sampai penusukan Menkopolhukam, menjadi sorotan Anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), William Aditya Sarana.
Ia menilai rentetan peristiwa tersebut bukanlah kebetulan, melainkan suatu upaya sistematis untuk mengganggu pelantikan Presiden terpilih Joko Widodo tanggal 20 Oktober 2019 nanti.
"Saya kuatir ada kelompok radikal yang menyusup melalui kedok aksi demokrasi. Demokrasi yang disepakati oleh para pendiri bangsa bukanlah demokrasi anarkis yang kebablasan, tapi demokrasi konstitusional, di mana demokrasi dilaksanakan dalam koridor konstitusi," kata William saat dihubungi, Jumat (11/10).
Dia menegaskan Indonesia tidak menganut kedaulatan rakyat liberal yang mutlak tanpa batasan. Demokrasi yang dianut di Indonesia memiliki dimensi koridor kedaulatan hukum untuk mencegah kebebasan yang disalahgunakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum.
Kedaulatan hukum di Indonesia terletak di pundak penegak hukum, terutama adalah kepolisian. Kepolisian akhir-akhir ini berjibaku untuk mengamankan negara ini dari ancaman kaum radikal yang semakin nyata terlihat di masyarakat.
"PSI mendukung penuh kepolisian untuk menegakkan kedaulatan hukum di Indonesia karena tidak dapat dipungkiri bahwa demokrasi di Indonesia sudah ditunggangi oleh hama demokrasi yakni kelompok kaum radikal. Mereka dengan liciknya tidak segan menunggangi demokrasi dan berlindung di balik HAM untuk suatu saat ketika mereka mengkonsolidasi kekuasaan akan menghilangkan demokrasi dan HAM itu sendiri dengan menerapkan sistim khilafah," tambah William.
Menurut William, kejadian demonstrasi yang berakhir rusuh sampai kejadian penusukan Menkopolhukam adalah tanda-tanda bahwa negara sedang digoyang oleh kelompok kaum radikal yang berlindung di balik narasi hak asasi manusia dan demokrasi. William berharap aparat keamanan akan tetap tegas mengamankan Ibukota Jakarta menjelang pelantikan presiden.
"Kami sadar betul situasi ini dan menyaksikan betapa besar perjuangan dan pengorbanan kepolisian akhir-akhir ini untuk mengamankan Indonesia dari kekacauan. PSI mendukung penuh kepolisian dalam mengamankan NKRI, terutama dalam mengawal pelantikan Presiden Joko Widodo yang secara sah dan konstitusional terpilih oleh jutaan masyarakat Indonesia," tutup William.
Reporter: Muhammad Ali
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Pengamanan Pelantikan Presiden, MPR Koordinasi dengan Polri, TNI dan BIN
Jelang Pelantikan Presiden, Warga Diminta Jaga Situasi Kamtibmas
Prabowo Pastikan Hadiri Pelantikan Jokowi
Usai Bertemu SBY, Jokowi Sebut Susunan Kabinet Bisa Berubah
Aksi Kawal Pelantikan Presiden dan Wapres Terpilih
Seruan Damai Demonstran Jelang Pelantikan Presiden