Protes Plang Nama Jalan, Seratusan Warga Geruduk DPRD Medan

Seratusan warga Kelurahan Sari Rejo, Medan Polonia, berunjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Medan, Jumat (4/1). Mereka memprotes pemasangan plang nama jalan di lingkungan mereka.

2019-01-04 21:00:27

Demo

Seratusan warga Kelurahan Sari Rejo, Medan Polonia, berunjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Medan, Jumat (4/1). Mereka memprotes pemasangan plang nama jalan di lingkungan mereka.

Yang menjadi persoalan, plang itu disertai tulisan bahwa jalan itu berstatus jalan ksatrian TNI AU. Warga merasa hal itu bentuk teror, karena selama ini warga di sana memang bersengketa dengan TNI AU terkait kepemilikan lahan.

Protes dilakukan warga yang mengatasnamakan Forum Masyarakat (Formas) Sari Rejo. Pengunjuk rasa membawa poster kecaman atas tindakan itu. Mereka juga membawa plang nama jalan yang bertuliskan status jalan ksatrian TNI AU.

"Ini spontan. Kami kesal karena kemarin ada pemasangan plang nama jalan itu. Padahal selama ini jalan itu tertulis statusnya jalan kota," kata Pahala Napitupulu, koordinator Formas Sari Rejo.

Pahala menjelaskan plang nama jalan itu dipasang pada Kamis (3/1) sekitar pukul 16.00 WIB. Total ada 15 plang bertuliskan nama jalan berstatus jalan ksatrian TNI AU yang didirikan. Namun semuanya sudah dicabut warga.

"Itu bukan wilayah kesatrian, bukan tanah TNI AU, melainkan permukiman masyarakat," jelasnya.

Pahala menyatakan masyarakat telah memenangkan sengketa lahan itu di Mahkamah Agung (MA). Namun TNI AU tetap merasa lahan itu milik mereka.

"Kami jangan ditakut-takuti dengan cara seperti ini. Kalau merasa memiliki lahan itu, ya gugatlah keputusan MA itu, jangan kita ditakut-takuti," sebut Pahala.

Pengunjuk rasa menuntut Pemkot Medan untuk bertanggung jawab dengan pemasangan plang nama jalan itu. "Kami jadi menduga-duga ada apa Pemko dengan TNI AU. Bagaimana penganggarannya ini, bisa muncul dugaan-dugaan," sebut Pahala.

Sengketa lahan seluas 260 hektare di Sari Rejo terjadi sejak bertahun-tahun lalu. Warga sudah berulang kali berunjuk rasa menuntut penerbitan sertifikat lahan sesuai putusan Mahkamah Agung (MA) No 229 K/Pdt/1991 tanggal 18 Mei 1995. Sementara pihak TNI AU menolak klaim warga atas lahan itu dan meregistrasinya sebagai aset negara pada 1997.

Sengketa lahan ini pun pernah memicu kericuhan. Sejumlah orang terluka dalam demonstrasi beberapa waktu lalu.

(mdk/cob)