Proses penyaluran dinilai jadi celah bocornya soal USBN

Proses penyaluran dinilai jadi celah bocornya soal USBN. Forum Aksi Guru Independen (FAGI) Kota Bandung pun menduga kemungkinan maladministrasi dalam penyaluran soal ujian tersebut.

2018-03-29 14:16:08

Ujian Nasional

Proses penyaluran soal Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) yang panjang ditengarai menjadi salah satu penyebab adanya kebocoran soal. Forum Aksi Guru Independen (FAGI) Kota Bandung pun menduga kemungkinan maladministrasi dalam penyaluran soal ujian tersebut.

Ketua FAGI Kota Bandung, Iwan Hermawan mengatakan, penyaluran soal bermula dari bidang ke KCD (Kantor Cabang Dinas), lalu ke MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah), kemudian ke K3S (Kelompok Kerja Kepala Sekolah) dan terakhir ke Kepsek.

Ia menduga, kebocoran soal terjadi di tengah proses itu. Pihak berwajib harus melakukan penyelidikan terkait sistem yang digunakan.

"Akibat perjalanan terlalu panjang ini riskan," kata Iwan saat dihubungi, Kamis, (29/3).

Selain itu, ada kesalahan fatal lain, yakni kunci jawaban disalurkan bersamaan dengan naskah soal. Semuanya, disatukan dalam satu file dan diberikan bersama-sama saat ujian. Seharusnya, kunci jawaban diberikan setelah ujian selesai

Hal lain yang menjadi temuannya adalah kebocoran terjadi akibat maladministrasi, atau ada ketidaksesuaian pada proses pembuatan soal dengan pos pembuatan soal oleh BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan).

Idealnya, ada pembagian kewenangan pembuatan soal. Yakni, 20 persen oleh pusat dan 75 persen dikerjakan oleh Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) di tingkat kota/kabupaten.

Iwan mencontohkan, di Jawa Timur pembuatan soal 75 persennya oleh kabupaten/kota masing-masing. Di Jateng, soal 75 persennya dikerjakan oleh MGMP satuan pendidkan. Sehingga ada variasi dalam setiap soal ujiannya.

Sementara di Provinsi Jawa Barat, soal dibuat oleh tim provinsi. Jika bocor, maka dampaknya bisa di seluruh wilayah Jawa Barat.

"Sedangkan di Jatim kalau bocor hanya se-kabupaten/kota dan di Jateng hanya per wilayah," kata Iwan.

"Kemendikbud sudah memberi kepercayan pada MGMP untuk membuat soal berdasarkan PP Nomor 19/2005 tentang Evaluasi Pendidikan," ujarnya.

Beberapa temuan oleh FAGI terkait kebocoran soal ujian dilakukan secara independen, karena forum itu tidak dilibatkan menjadi tim investigasi yang dibentuk pemerintah.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Ahmad Hadadi membentuk tim investigasi terdiri atas Dinas Pendidikan Jabar, Dewan Pendidikan, MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah), K3S (Kelompok Kerja Kepala Sekolah), dan MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran).

Tim ini diberi waktu selama satu pekan untuk mengungkap fakta dan memperjelas isu USBN ini untuk kemudian ditindaklanjuti secara administrasi ataupun hukum.

Meski tidak dilibatkan dal tim investigasi, ketua FAGI, Iwan Hermawan mengaku sudah melakukan investigasi kebocoran dan indikasi faktor penyebabnya.

"Sudah selesai investigasinya sekarang tinggal membandingkan hasilnya sama atau berbeda dengan tim yang dibentuk pemerintah," ujarnya.

Iwan mengatakan, ia menuntut tim dari pemerintah untuk melakukan investigasi se-obyektif mungkin. Tim pun, harus jujur mengemukakan hasil temuannya pada semua masyarakat.

"Pemerintah harus terbuka," pungkasnya.

(mdk/gil)