Propaganda KKB Sebarkan Kabar Rumah Bupati Puncak jadi Markas Militer
Klaim KKB terkait penggunaan rumah Bupati dan Kantor Distrik sebagai pos militer
Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) diduga melakukan aksi pembakaran terhadap sejumlah fasilitas di Distrik Omukia, Kabupaten Puncak, termasuk dua unit rumah milik Bupati Puncak Elvis Tabuni yang sudah lama tidak ditempati, serta Kantor Distrik Omukia. Kejadian terjadi pada Minggu, (6/6).
Kaops Damai Cartenz Brigjen Faizal Ramadhani mengatakan, klaim KKB terkait penggunaan rumah Bupati dan Kantor Distrik sebagai pos militer tidak benar dan merupakan bagian dari propaganda yang sengaja disebarkan untuk memengaruhi opini publik.
"Kelompok KKB berupaya membangun narasi seolah-olah pemerintah memanfaatkan fasilitas sipil untuk kepentingan militer. Narasi ini digunakan KKB untuk membenarkan aksi kekerasan mereka serta memengaruhi dan menghasut warga, sedangkan hal tersebut tidaklah benar," kata Faizal dalam keterangannya, Selasa (8/7).
Sementara itu, Kasatgas Humas Ops Damai Cartenz Kombes Yusuf Sutejo menyebut, Sebby Sambom yang mengakui dirinya sebagai juru bicara TPNPB OPM telah menyebarkan pernyataan, yang menuding penempatan pasukan militer di rumah Bupati Puncak dan Kantor Distrik Omukia telah menimbulkan ketakutan kepada warga dari kampung halaman mereka.
"Padahal, sebelum narasi dari Sebby Sambom muncul, akun-akun simpatisan KKB sempat memframing bahwa pembakaran bangunan di Ilaga justru dilakukan oleh aparat TNI-Polri. Ini menunjukkan adanya pola propaganda terstruktur untuk menggiring opini publik yang mereka buat," ujar Yusuf.
Kantor Distrik Dibakar
Selain rumah dinas Bupati Puncak yang sudah lama tidak ditempati dan Kantor Distrik, Satgas Ops Damai Cartenz juga mencatat bahwa KKB melakukan pembakaran empat bangunan lain.
"Diduga satu unit gereja di Kampung Pinapa, Distrik Omukia. Rumah dinas Pemda di Kampung Pinapa, Puskesmas di Kampung Pinapa dan satu unit bangunan sekolah dan kantor kampung di Kampung Pinggil, Distrik Omukia," jelasnya.
Menurutnya, narasi pembakaran yang diklaim sebagai perlawanan terhadap 'militerisasi' fasilitas sipil disebut kerap menjadi strategi KKB untuk menarik simpati Internasional serta membangun dukungan masyarakat lokal.
"Sudah menjadi kebiasaan KKB, apabila pihak mereka melakukan kejahatan pembunuhan terhadap warga sipil, mereka selalu menyebut korbannya adalah aparat militer Indonesia yang menjadi mata-mata, namun faktanya yang mereka lakukan adalah membunuh warga sipil yang tidak bersalah," ucapnya.
Satgas Ops Damai Cartenz dalam hal ini aparat TNI-Polri di wilayah Kabupaten Puncak ditegaskannya hanya bertugas menjaga keamanan masyarakat dan tidak menggunakan fasilitas sipil untuk kepentingan operasi militer.
"Dalam insiden tersebut tidak ada korban jiwa, Satgas Ops Damai Cartenz akan terus berkomitmen menjaga stabilitas keamanan di wilayah Papua untuk menciptakan Papua yang aman dan damai dari kelompok kriminal bersenjata," pungkasnya.