Presiden Putin Mau Datang ke Bali, Indonesia Harus Apa?
Presiden Rusia Vladimir Putin berniat akan menghadiri konferensi tingkat tinggi (KTT) Group of 20 (G20) di Bali, Indonesia. Lawatan ini menjadi sorotan dunia. Terlebih sikap Putin yang melakukan invansi terhadap Ukraina yang disebut sebagai kejahatan perang.
Presiden Rusia Vladimir Putin berniat akan menghadiri konferensi tingkat tinggi (KTT) Group of 20 (G20) di Bali, Indonesia. Lawatan ini menjadi sorotan dunia. Terlebih sikap Putin yang melakukan invansi terhadap Ukraina yang disebut sebagai kejahatan perang.
Kementerian Luar Negeri belum mau berkomentar apakah dengan kedatangan Putin. RI belum memiliki sikap soal itu.
"Belum ada yang bisa disampaikan saat ini," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Teuku Faizasyah kepada merdeka.com, Kamis (24/3).
Dihubungi terpisah, Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Golkar, Bobby Adhityo Rizaldi berharap, dengan kedatangan Putin menjadi momentum Indonesia sebagai negara penengah antara Ukraina dan Rusia.
Tidak hanya itu, dalam pertemuan itu juga bisa memperlihatkan kepada negara lain kalau Indonesia bersikap netral sesuai konstitusi politik bebas aktif.
"Ini bisa menjadi momentum Indonesia menjadi negara penengah di saat pemimpin-pemimpin dunia lain hadir, dengan dinamika pro dan kontra terhadap Rusia. Inilah sikap netral Indonesia sesuai konstitusi politik bebas aktif, dan Presiden Jokowi juga sudah melaksanakannya," ungkapnya.
Bagi Anggota Komisi I DPR dari Fraksi NasDem, Muhammad Farhan mengatakan, kedatangan Putin harus disambut dengan netral dan hormat. Sama seperti Bobby, menurut Farhan, kedatangan Putin menjadi kesempatan untuk menempatkan Indonesia sebagai kekuatan penyeimbang antara 20 negara terbesar ekonomi di dunia.
"Sikap kita netral, maka harus disambut dengan baik dan hormat," kata Farhan.
Momentum Emas
Sementara itu, Pengamat Internasional Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam mengatakan, Indonesia harus bisa memanfaatkan kesempatan emas tersebut. Sebab, G20 adalah forum multilateral pertama yang dihadiri Presiden Rusia Vladimir Putin pasca agresi militernya ke Ukraina.
"Indonesia harus mengkonstruksi forum ini sebagai ruang dialog yang produktif bersama 20 negara dengan kekuatan ekonomi-politik terbesar di dunia, termasuk US, Rusia, dan negara-negara Eropa dan Asia lainnya," kata Ahmad.
Dia mengungkapkan, salah satu langkah persuasif yang dilakukan dengan menyampaikan aspirasi masyarakat Internasional yang direpresentasikan oleh resolusi International Parliamentary Union (IPU) di Bali kemarin. Dengan langkah itu, kata dia, stabilitas keamanan dunia bisa terjaga.
"Stabilitas keamanan dunia bisa terjaga dan pemulihan ekonomi global bisa diakselerasi pasca pandemi," bebernya.
Tak hanya itu, dia juga berharap, Indonesia kembali pada khittah politik luar negeri bebas aktif. Strategi itu kata dia lebih tepat agar Indonesia tidak terjebak di antara dua arus kekuatan yang sedang bertarung dan berebut pengaruh ekonomi-politik global saat ini, yakni poros US-Eropa vs Rusia-China.
Terlebih lagi, kata dia, Indonesia adalah tuan rumah dalam agenda presidensi G20 tahun ini. Seharusnya kata dia, Indonesia berhati-hati dalam bersikap. Mengedepankan langkah persuasif pada pihak-pihak yang berkonflik, sekaligus tidak tunduk pada salah satu kutub kekuatan yang ada.
"Sebagaimana amanah konstitusi yang menjadi sumber agenda diplomasi, maka sikap dan keputusan pemerintah RI harus senantiasa diorientasikan pada kerja-kerja diplomasi untuk perdamaian dunia," pungkasnya.
Duta Besar Rusia untuk Indonesia Lyudmila Vorobieva mengatakan Presiden Vladimir Putin berniat untuk datang ke konferensi tingkat tinggi (KTT) Group of 20 (G20), yang presidensinya dipegang Indonesia untuk periode 2022.
Dilansir dari Antara, dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, Rabu, Vorobieva mengatakan kehadiran Putin mungkin akan ditentukan oleh berbagai hal, namun hingga saat ini, Presiden Rusia itu berniat untuk menghadiri KTT G20 yang akan digelar di Bali Oktober nanti.
“(Kehadiran Putin) Akan ditentukan oleh banyak hal, termasuk situasi COVID yang saat ini kian membaik. Namun, ya, hingga saat ini (Putin) ingin hadir,” ujarnya menjawab pertanyaan ANTARA.
Pernyataan tersebut dilontarkan saat sejumlah negara anggota G20, termasuk Amerika Serikat dan negara-negara Barat sekutunya menyerukan agar Rusia tak lagi diikutkan dalam keanggotaan G20 terkait operasi militer yang dilakukan di Ukraina.
Menurut Dubes Rusia itu, langkah tersebut akan menjadi kemunduran bagi G20, yang dibentuk untuk merespons situasi dan tantangan ekonomi dunia.
“Tentunya jika Rusia dikeluarkan dari forum semacam ini, langkah itu tak akan memperbaiki, tak membantu perbaikan situasi ekonomi, bahkan sebaliknya tanpa Rusia ini akan sulit,” ujarnya.
Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa sejauh ini Rusia telah mengikuti berbagai pertemuan dalam rangkaian G20, baik yang diselenggarakan secara daring maupun luring.
“Kami mendukung presidensi Indonesia di G20, beserta prioritas dan slogan Recover Together, Recover Stronger. Kami sangat berharap agar Indonesia tidak menyerah terhadap tekanan yang diberikan, tak hanya terhadap Indonesia namun juga berbagai negara di dunia oleh Barat,” kata Vorobieva.
(mdk/rnd)