Presiden minta regulasi kehutanan sosial disederhanakan

Presiden minta regulasi kehutanan sosial disederhanakan. Menurut Presiden, hingga saat ini realisasi perhutanan sosial yang mencakup hutan desa, hutan kemasyarakatan dan hutan adat belum mencapai target yang telah ditetapkan pemerintah.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya segera menyederhanakan regulasi perhutanan sosial. Menurut Presiden, hingga saat ini realisasi perhutanan sosial yang mencakup hutan desa, hutan kemasyarakatan dan hutan adat belum mencapai target yang telah ditetapkan pemerintah.

"Hutan desa dan hutan kemasyarakatan ditargetkan seluas 2.5 juta ha. Namun realisasinya juga baru mencapai 610 ha atau 24.4 persen," ujar Presiden saat memberikan pengantar dalam rapat terbatas (ratas) dengan topik Perhutanan Sosial di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Rabu (21/9).

"Saya minta hambatan dalam merealisasikan, mengimplementasikan perhutanan sosial ini segera bisa diatasi," tegas Presiden.

Presiden menginginkan, perhutanan sosial bisa diakses langsung oleh masyarakat luas. Karena itu, dia menekankan agar Kementerian LHK membuat regulasi yang simpel.

Tak hanya itu, Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengingatkan agar Menteri LHK tak hanya sebatas memberikan izin perhutanan sosial. Namun perlu ada program lanjutan untuk mendukung keefektifan pengolahan perhutanan tersebut.

"Program lanjutan untuk memperkuat kemampuan warga di sekitar kawasan hutan. Mulai dari penyiapan sarana prasarana produksi, pelatihan, penyuluhan, akses terhadap informasi pasar, akses pada informasi teknologi, akses pembiayaan dan penyiapan pascapanen," jelasnya.

Lebih lanjut, Presiden menyarankan agar Menteri LHK menyiapkan prosedur pengelolaan bisnis perhutanan sosial yang tidak hanya fokus pada agroforestri, tetapi juga bisa dikembangkan ke bisnis ekowisata dan bisnis Agrosilvopastura.

Ratas Perhutanan Sosial ini dihadiri sejumlah menteri kabinet kerja. Mereka di antaranya, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani.

Hadir juga Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa, Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartanto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Sofian Djalil.(mdk/hhw)