Presiden minta kawasan rawan penyelundupan diawasi ketat

Presiden meminta agar sejumlah pihak serius mengawasi wilayah-wilayah yang dianggap rawan penyelundupan.

2016-06-29 12:34:08

Presiden Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat terbatas lanjutan membahas tentang penyelundupan. Dalam pengantarnya, Presiden menegaskan akan fokus melakukan evaluasi terhadap tindak lanjut dari upaya penanganan penyelundupan.

"Peta kerawanan saya kira sudah kita ketahui tinggal sekarang kuncinya di aksi pencegahan, di aksi pengawasannya, di aksi penegakan hukumnya dan ruang gerak ke depan harus dibatasi," ungkap Presiden di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Rabu (29/6).

Presiden meminta agar sejumlah pihak serius mengawasi wilayah-wilayah yang dianggap rawan penyelundupan. Salah satu daerah rawan penyelundupan yaitu Sumatera.

"Sejauh mana persoalan yang berkaitan dengan penjagaan wilayah perbatasan yang juga menjadi pintu masuk penyelundupan khususnya jalur-jalur tikus di wilayah perbatasan yang seharusnya ini bisa dilakukan pencegahan," kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

"Kemudian pengawasan di lapangan khususnya titik-titik yang rawan utamanya di wilayah Sumatera, sekali lagi saya ingin tekankan pentingnya pengawasan dan patroli bersama agar bisa berjalan dengan efektif, seluruh jajaran yang ada, seluruh aparat yang ada TNI, POLRI, Bakamla dan KKP harus bersama-sama, kompak bersinergi agar pengawasan wilayah yang tawan penyelundupan bisa betul-betul kita awasi dan tertibkan," sambungnya.

Presiden berharap, tidak ada aparat keamanan yang membekingi para penyelundup. Kepada penegak hukum, Presiden meminta menindak tegas jika menemukan aparat hukum membekingi penyelundup.

"Tindak tegas aparat yang bermain, yang mem-back up, yang menjadi backing dari penyelundupan karena kita tahu kalau penyelundupan tidak kita kurangi maka orang akan malas berproduksi, malas berinvestasi. Ini adalah kerugian besar yang akan kita dapatkan. Oleh sebab itu semua harus ditindak tegas tanpa pandang bulu," tuntasnya.

(mdk/eko)