Presiden diminta beri dukungan politik ke KPK

Presiden harusnya tegas agar tidak terjadi konflik kepentingan di internal Polri atas kasus simulator SIM.

Koalisi gerakan anti korupsi Indonesia Budgeting Center (IBC) mengatakan presiden SBY harusnya memberikan dukungan politik terhadap KPK dalam memberantas korupsi. Berkaca dari Hongkong, perselisihan antara KPK dan kepolisian mantan koloni Inggris tersebut sempat memanas namun diakhiri dengan solusi yang terbaik.

"Di Hongkong memang ada perseteruan antara KPK dan polisi tapi ada dukungan kuat dari Presidennya," ujar Direktur IBC Arif Nuralim di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (6/10).

Namun, selama ini di Indonesia belum terlihat jelas dukungan politik yang diberikan oleh Presiden terhadap KPK. Presiden harusnya tegas agar tidak terjadi konflik kepentingan di internal Polri atas kasus simulator SIM.

"Kalau Presiden tegas, tidak terjadi konflik kepentingan di internal Polri dan tidak seperti jeruk makan jeruk," tandas dia.

Arif mengatakan kehadirannya di KPK untuk bertemu dengan koalisi gerakan anti korupsi. Pertemuan tersebut untuk membicarakan langkah yang akan ditempuh atas peristiwa pengepungan gedung KPK oleh Provos. Terkesan, polisi menghambat proses hukum kasus simulator SIM yang dilakukan KPK.

"Itu bentuk pelemahan, ini konteksnya gangguan terhadap kasus simulator SIM," tukas dia.(mdk/did)