Pramono Ungkap Cara Atasi Macet Horor di Tanjung Priok
Pramono Anung sedang merancang langkah-langkah untuk mengatasi kemacetan parah yang terjadi di Tanjung Priok.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menyiapkan lahan seluas sekitar 5 hektare untuk mendukung operasional di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok. Keputusan ini diambil sebagai respons terhadap pengalaman kemacetan parah yang terjadi di area tersebut setelah Lebaran 2025.
"Belajar dari pengalaman setelah Lebaran yang lalu ketika terjadi kemacetan horor di Tanjung Priok, maka pemerintah DKI Jakarta bersama dengan Pelindo," ujar Pramono di Balai Kota DKI Jakarta pada Selasa (31/3/2026).
Pramono melanjutkan, "Pemerintah DKI Jakarta memberikan ruang kepada Pelindo kurang lebih 5 hektare di Terminal Tanah Merdeka untuk tempat parkirnya, supaya tidak seperti yang lalu." Ia menjelaskan bahwa lonjakan aktivitas di pelabuhan selama periode libur Lebaran 2025 tidak didukung dengan ketersediaan lahan parkir yang memadai, sehingga menyebabkan kemacetan yang berkepanjangan.
"Karena ada kenaikan aktivitas di pelabuhan, sementara tempat parkirnya tidak ada dan kemudian menyebabkan kemacetan horor seperti tahun yang lalu," tambahnya.
Penambahan Lahan untuk Kontainer
Pramono mengungkapkan bahwa penambahan lahan di kawasan Tanjung Priok telah berkontribusi positif terhadap kelancaran lalu lintas pascalebaran tahun ini.
"Alhamdulillah sampai hari ini, sampai sekarang ini setelah lebaran Idulfitri, aktivitas di Tanjung Priok berjalan dengan baik dan normal," jelasnya. Ia menambahkan bahwa lahan yang disediakan bagi Pelindo dapat menampung ratusan kontainer, yang berfungsi untuk mengurangi kepadatan kendaraan logistik.
"Di tempat itu kurang lebih bisa nampung 200 kontainer," kata Pramono.
Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga memberikan fasilitas tersebut secara gratis kepada Pelindo. Langkah ini diambil untuk mencegah dampak ekonomi yang lebih besar yang disebabkan oleh kemacetan.
"Untuk itu kami juga menggratiskan kepada Pelindo karena memang biaya kalau kemudian harus ada kemacetan yang seperti tahun lalu itu cost-nya terlalu tinggi sekali," ujarnya. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan lalu lintas di Tanjung Priok dapat terus berjalan lancar dan efisien.