Prabowo Ungkap Rencana Pembelian Alutsista Permintaan Jokowi

Mendapatkan perintah tersebut, Prabowo kemudian merancang rencana jangka panjang itu. Kemudian jadilah Perpres Alpalhankam. Tetapi dia menyayangkan bocornya rancangan Perpres Alpalhankam. Padahal, kata dia, Perpres tersebut bersifat rahasia dan belum final.

2021-06-13 14:05:40

Prabowo Subianto

Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, mengatakan, rencana pembelian alutsista Rp1.700 triliun merupakan perintah Presiden Joko Widodo. Ia mengaku mendapatkan mandat untuk menerbitkan kemungkinan terjadi korupsi pembelian alutsista

"Jadi begini itu terjadi di mana-di mana itu yang kita mau tertibkan itu yang mau saya tertibkan. Saya dapat perintah dari Presiden mandat, saya sudah menata jadi kita minimalkan kemungkinan tidak bener," ujar Prabowo dalam Podcast Deddy Corbuzier, Minggu (13/6).

Prabowo menceritakan, perintah untuk membuat grand design dia terima sejak dilantik sebagai menteri pada tahun 2019. Presiden Joko Widodo meminta kepada Prabowo untuk membuat rencana pembelian alutsista dalam waktu 12-25 tahun.

"Jadi begini waktu saya baru dilantik kemudian, 10 hari, dua minggu setelah dilantik kebetulan saya di Istana beliau (Jokowi) panggil saya, beliau bilang Menhan saya ingin master plan, grand design, saya minta 15-25 tahun jangan dicicil. Saya minta utuh, apa yang kita butuh, rencanakan," kata Prabowo.

Mendapatkan perintah tersebut, Prabowo kemudian merancang rencana jangka panjang itu. Kemudian jadilah Perpres Alpalhankam. Namun, rencana tersebut sempat tertunda karena pandemi Covid-19.

"Itu petunjuk beliau saya jalankan. Pertama saya pelajari keadaan kondisi situasi kemudian saya merancang dan butuh waktu karena terjadi pandemi. Kita konsentrasi itu dulu mengatasi dulu. Jadi Alhamdulillah, cukup lama loh beliau menunggu," kata Prabowo.

Ketum Gerindra ini pun menyayangkan bocornya rancangan Perpres Alpalhankam. Padahal, kata dia, Perpres tersebut bersifat rahasia dan belum final.

"Saya prihatin ada pribadi-pribadi mengutamakan kepentingan pribadi kemudian bisa harusnya rahasia, dikeluarkan. Padahal belum ada keputusan. Nah inikan kadang-kadang justru dimanfaatkan kepentingan asing," kata Prabowo.

(mdk/lia)