Prabowo Panggil Menteri hingga Panglima TNI ke Hambalan, Rapat Tertutup 4 Jam Bahas Hutan & Tambang Ilegal
Presiden Prabowo Subianto secara tiba-tiba mengundang sejumlah menteri dari Kabinet Merah Putih untuk berkumpul di kediamannya di Hambalang.
Presiden Prabowo Subianto secara tiba-tiba mengundang sejumlah menteri dari Kabinet Merah Putih untuk berkumpul di kediamannya di Hambalang, Jawa Barat, pada Selasa malam, 19 Agustus 2025. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo meminta informasi terkini mengenai penertiban kawasan hutan serta penanganan tambang ilegal.
"Tadi malam, Selasa, 19 Agustus 2025, Presiden Prabowo mendadak memanggil sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor," demikian disampaikan oleh akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet pada Rabu (20/8/2025).
"Presiden Prabowo meminta update dari beberapa persoalan penertiban kawasan hutan dan tambang ilegal," tambahnya.
Pertemuan yang bersifat tertutup tersebut berlangsung selama lebih dari empat jam. Rapat ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, antara lain Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, serta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
Selain itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya juga turut hadir dalam rapat tersebut. Kehadiran para pejabat ini menunjukkan pentingnya isu yang dibahas dalam pertemuan tersebut.
1.063 Lokasi Tambang Ilegal akan Ditindak
Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk mengambil tindakan tegas terhadap tambang-tambang ilegal yang beroperasi di Indonesia. Ia telah memperoleh informasi mengenai sekitar 1.063 tambang yang beroperasi tanpa izin.
Tindakan ini sejalan dengan upaya penegakan hukum terhadap kebun sawit ilegal yang juga menjadi fokus perhatian pemerintah. Praktik tambang ilegal ini berpotensi menyebabkan kerugian negara hingga Rp 300 triliun.
"Setelah ini kita akan tertibkan juga tambang-tambang yang melanggar aturan. Saya telah diberi laporan oleh aparat-aparat bahwa terdapat 1.063 tambang ilegal dan potensi kekayaan yang dihasilkan oleh 1.063 tambang ilegal ini dilaporkan potensi kerugian negara adalah minimal Rp 300 triliun," kata Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI - DPD RI, di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Waspadai Penyelundupan
Untuk mewujudkan rencananya, Prabowo meminta dukungan dari anggota parlemen dan juga partai politik. Ia menyatakan bahwa penegakan hukum terhadap tambang ilegal dilakukan demi kepentingan masyarakat.
Meskipun demikian, Prabowo tidak mempermasalahkan jika tambang ilegal dikelola oleh masyarakat setempat. Namun, jika pengelolaannya ternyata dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk tujuan penyelundupan, maka tindakan tegas akan diambil.
"Kalau rakyat yang nambang, yasudah kita bikin koperasi, kita legalkan kita atur kita legalkan tapi jangan alasan rakyat tau-tau nyelundup, nyelundup ratusan triliun nyelundup," tegas Prabowo Subianto.