PR Kepolisian ungkap penembakan di Papua
Tugas utama penyelesaian masalah keamanan di Papua adalah kewajiban Polisi, bukan TNI.
Konflik di Papua yang tidak kunjung usai menjadi pekerjaan rumah bagi aparat kepolisian. Pasalnya, penembakan akhir-akhir ini semakin meresahkan warga Papua.
"Ini PR bagi aparat kepolisian kita untuk menangkap pelaku. Serta pelaku di balik penembakan yang akhir-akhir ini terjadi," ujar anggota Komisi I DPR, Hayono Isman melalui telepon kepada merdeka.com, Jakarta, Jumat (8/6).
Hayono sebagai anggota komisi yang membidangi pertahanan, luar negeri dan informasi, sulit bagi dirinya menerima jawaban kepolisian bahwa pelaku penembakan adalah orang tak dikenal (OTK). Dia pun meminta Polisi untuk segera mengungkap siapa pelaku di balik peristiwa di Papua, karena selalu terjadi berulang-ulang.
"Saya pikir DPR RI dalam Hal ini Komisi I ya, sulit menerima kalau jawaban itu hanya OTK atau orang yang dikenal. Dan ya sudah merupakan pengertian umum itu dilakukan oleh kelompok yang tidak diketahui oleh publik," terangnya.
Alasan anggota Dewan Pembina Partai Demokrat menyatakan pengungkapan pelaku penting, karena kalau polisi tidak mampu mengungkap siapa pelakunya, hal ini semakin menunjukkan bahwa pemerintah tidak mampu mengatasi keamanan di papua.
"Nah, ini memberikan citra yang sangat negatif sehingga mempersulit bagi kita semua untuk menjaga Papua bagian dari NKRI," tandasnya.
Konflik Papua menurutnya bukan faktor kecemburuan sosial, karena di Jawa pun hal ini juga sering terjadi. Terkait hubungan dengan Freeport pun dirasanya bukan pemicu, namun meminta pemerintah untuk tidak melakukan pembiaran terhadap permasalahan di Papua.
"Masalahnya sekarang kita menginginkan pemerintah melalui kepolisian Republik Indonesia melakukan tindakan yang cepat dengan mengungkap siapa pelakunya, dan ini diproses secara hukum. Karena kalau tidak adanya pembiaran seperti ini, maka siapapun bisa melakukan seperti ini, yang tidak suka dengan Papua yang bagian dari NKRI," jelasnya.
Tugas utama penyelesaian masalah keamanan di Papua adalah kewajiban Polisi, bukan TNI. Pasalnya, TNI baru akan turun tangan jika terjadi separatisme bersenjata.
"Ini tugas polisi tugas keamanan, jangan dibawa ke militer, karena ini bukan wilayahnya. Wilayah TNI itu akan bergerak kalau ada separatisme bersenjata," kata mantan Menpora Era Presiden Soeharto ini.
Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSP) yang baru dilantik ini juga menganggap penembakan yang terjadi belakangan ini di Papua bukan merupakan bentuk Separatisme. Melainkan faktor gangguan keamanan, atau ada yang sengaja melakukan penembakan.
"Tapi itu belum bentuk separatisme, belum tentu, makanya diungkap apakah ini semata-mata gangguan keamanan atau ini ada agenda tertentu dalam penembakan itu," imbuhnya.(mdk/hhw)