PPP usulkan pegawai RS Haji di Medan harus Islam

Usulan tersebut muncul karena adanya kosakata "haji" dalam nama institusi pelayanan kesahatan itu.

Partai Persatuan Pembangunan mengusulkan agar Pemerintah Provinsi Sumatera Utara membuat ketentuan supaya seluruh pegawai Rumah Sakit Haji Medan harus beragama Islam. Usulan itu disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Sumut di Medan, Jumat, dengan agenda pembahasan Ranperda tentang Organisasi dan Tata Kerja RS Haji Medan.

"Seluruh pegawai, dari yang paling tinggi hingga yang rendah harus beragama Islam, termasuk dokter yang bertugas," kata Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan ( PPP ) DPRD Sumut Hosen Hutagalung, seperti dikutip dari Antara, Jumat (4/7).

Menurut Hosen, usulan tersebut muncul karena adanya kosakata "haji" dalam nama institusi pelayanan kesehatan itu sehingga tidak ada kesan bagi RS Haji adalah lembaga umum. Apalagi jika dikaitkan dengan sejarah pendirian RS Haji yang menjadi kebanggaan umat Islam di Sumut karena didirikan atas inisiatif jamaah haji pada tahun 1990.

Ditambah dengan sumbangan sukarela dari PNS di lingkungan Pemprov Sumut, infaq yang dikumpulkan jamaah haji asal Sumut tersebut akhirnya dimanfaatkan untuk mendirikan RS Haji Medan yang dikelola sebuah yayasan. Fraksi PPP mengharapkan Pemprov Sumut dapat mempertimbangkan usulan tersebut agar memberikan warna khusus bagi RS Haji Medan.

Dari aspek pengelolaan, kata dia, Fraksi PPP memberikan apresiasi terhadap inisiatif Pemprov Sumut yang mengambil alih operasional manajemen RS Haji Medan untuk menyelamatkan aset masyarakat tersebut. Sebelum diambil alih Pemprov Sumut tersebut, perkembangan RS Haji Medan dinilai sangat lamban karena penerapan sistem manajemen yang kurang profesional.

Apalagi jika dibandingkan dengan perkembangan RS Haji di berbagai provinsi yang sejarah pendiriannya hampir sama. "Namun, ketika manajemen diasuh langsung Pemprov Sumut, RS Haji Medan nampak lebih bergairah," katanya.(mdk/hhw)