PPP Minta Pasal Penghinaan Presiden di RUU KUHP 'Dipagari' Agar Tak Jadi Pasal Karet
Anggota Komisi III Fraksi PPP Arsul Sani meminta pasal penghinaan presiden dalam RUU KUHP dipagari agar tidak menjadi pasal karet. Tujuannya, agar dapat dibedakan antara penghinaan dan kritikan.
Anggota Komisi III Fraksi PPP Arsul Sani meminta pasal penghinaan presiden dalam RUU KUHP dipagari agar tidak menjadi pasal karet. Tujuannya, agar dapat dibedakan antara penghinaan dan kritikan.
"Untuk itu PPP menghendaki ada penjelasan pasal yang memagari apa yang dimaksud penghinaan untuk membedakannya dengan kritik terhadap pemerintah atau presiden," ujar Arsul kepada wartawan, Selasa (8/6).
Ia menjelaskan, saat pembahasan RUU KUHP mengenai pasal penghinaan presiden terjadi perdebatan cukup panjang. Sebab ada putusan Mahkamah Konstitusi membatalkan pasal penghinaan presiden di KUHP sekarang.
"Pada saat pembahasan pasal RKUHP terkait penghinaan Presiden memang terjadi perdebatan cukup panjang, karena adanya Putusan MK yang membatalkan pasal-pasal penghinaan Presiden di KUHP sekarang," jelas Arsul.
Sehingga, DPR mengubah pasal tersebut menjadi delik aduan supaya tetap ada dalam RUU KUHP. DPR dan pemerintah juga sepakat agar pasal tersebut tidak menabrak putusan MK.
"Ini yang Pemerintah & DPR yakini bahwa dengan mengubah sifat delik tersebut maka tidak menabrak putusan MK dimaksud. PPP bisa menerima jalan tengah dengan mengubah sifat delik menjadi aduan tersebut," pungkasnya.
Baca juga:
Kemenkum HAM: RKUHP untuk Ciptakan Keseimbangan Kepentingan Nasional & Masyarakat
Penodaan Agama Ada di Draf RKUHP, YLBHI Nilai Delik Pidana Masih Bersifat Pasal Karet
Draf RKUHP: Pemilik Membiarkan Hewan Ternak Masuk Lahan Diberi Benih Bisa Dipidana
Draf RUU KUHP: Menghina Presiden di Medsos Bisa Dipidana 4,5 Tahun
Wamenkum HAM Harap RUU KUHP Disahkan Tahun Ini