Polri latih penyidik khusus tindak pidana Pemilu

Pelatihan untuk melengkapi berkas perkara penting untuk menentukan apakah laporan masuk kategori pelanggaran administrasi atau pidana. Dengan begitu, komplain dan laporan bisa ditangani dengan cepat dan tidak berdampak di luar hukum.

Kepolisian Republik Indonesia mengaku telah mempersiapkan diri untuk menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan tindak pidana pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang serentak dilakukan tahun depan. Polri telah bekerja sama dengan kejaksaan, penyelenggara dan pengawas pemilu untuk menyikapi laporan pelanggaran tindak pidana pemilu.

Kadiv Humas Polri Irjen Boy Rafli mengatakan, sinergi penegak hukum dan penyelenggara serta pengawas pemilu penting untuk memastikan Pilkada tidak dicederai. Boy menuturkan, Polri telah memberi pelatihan kepada penyidik yang khusus menangani tindak pidana pemilu. Begitu pula jaksa yang menangani pelanggaran Pilkada.

"Kami di tingkat mabes melakukan pelatihan ke penyidik tindak pidana pemilu, kemudian tingkat jaksa juga, sampai jajaran, karena hukum acaranya khusus," ujar Boy saat dialog Polri 'Bersinergi untuk Pilkada' di Komplek Mabes Polri, Jakarta, Selasa (13/12).

Pelatihan untuk melengkapi berkas perkara penting untuk menentukan apakah laporan masuk kategori pelanggaran administrasi atau pidana. Dengan begitu, komplain dan laporan bisa ditangani dengan cepat dan tidak berdampak di luar hukum. Polri berharap pelaksanaan Pilkada berjalan lancar dan tidak diwarnai aksi serta tindak kekerasan yang mencederai sistem demokrasi di Indonesia.