Polri diminta selidiki hingga tuntas berita bohong Ratna Sarumpaet

Dia juga mengutuk keras setiap penggunaan cara-cara tidak beradab dalam upaya memenangkan simpati publik. Nazar menambahkan, dirinya merasa iba melihat Ratna Sarumpaet lebam yang viral di media. Tetapi kemudian, dia kecewa lantaran ada berita yang menyatakan, penganiayaan Ratna ternyata hoaks.

Koordinator Nasional Tim Pembela Jokowi (TPJ) Nazaruddin Ibrahim mendesak Polri agar mengusut tuntas dan menindak setiap pelaku tindak kekerasan selama masa kampanye Pemilu 2019. Sebaliknya, Polri juga harus mengungkap skenario semua orang yang ingin mencari sensasi dengan menebarkan berita bohong.

"Kita menolak kekerasan, tetapi kita juga menolak ada pihak yang menggunakan segala cara untuk menarik simpati publik," katanya dalam pernyataan pers di Jakarta, Rabu (3/10).

Dia juga mengutuk keras setiap penggunaan cara-cara tidak beradab dalam upaya memenangkan simpati publik. Nazar menambahkan, dirinya merasa iba melihat Ratna Sarumpaet lebam yang viral di media. Tetapi kemudian, dia kecewa lantaran ada berita yang menyatakan, penganiayaan Ratna ternyata hoaks.

"Karena itu pihak kepolisian harus mengungkap hal ini seterang-terangnya dan sejelas-jelasnya untuk memberi kepastian hukum dan keadilan bukan hanya bagi Ratna tapi juga bagi rakyat sehingga rakyat terlindungi dari berita-berita fitnah, hoax dan ujaran kebencian," tegasnya.

Nazar mengingatkan, bila ini benar berita bohong, selain Ratna orang-orang yang memviralkan berita bohong tentang penganiayaan sangat berpotensi melanggar hukum, baik yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Dia sangat menyesalkan peristiwa ini terjadi. Karena itu pihaknya, mendesak Polri untuk kasus ini diselidiki sampai tuntas dan ditindak pelakunya.

"Ketika kita sedang berduka karena bencana gempa dan tsunami di Palu dan Donggala, ada orang yang nyari sensasi dengan membuat peristiwa bohong dan menyebarkan kebohongan untuk membuat citra pemerintah dan penegak hukum abai melindungi rakyat," tutupnya.