Polri diminta libatkan ulama dalam kajian soal radikalisme
Polri diminta libatkan ulama dalam kajian soal radikalisme.
Ulama di Sumatera Utara meminta untuk dilibatkan Polri saat melakukan kajian terkait adanya penyebaran paham radikalisme. Sebab, sosok ulama saat ini dianggap mempunyai peran penting dalam menyampaikan ajaran Islam.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh seorang Pengurus Pesantren Atthoifah Al Manshuroh, Ustadz Nazil Fauzi dalam diskusi tentang kontra-radikalisme di Polres Dali Serdang, Sumatera Utara (Sumut) bersama Tim Satgas Banops Humas Mabes Polri.
"Itu hanya usul untuk menekankan pada kajiannya," kata Nazlil di Polres Dali Serdang, Sumutera Utara, Selasa (19/9).
Menurutnya, dengan melibatkan ulama karena untuk meluruskan ajaran Islam yang saat ini sudah disalah artikan oleh orang-orang yang berpaham radikalisme. Nazil pun setuju, jika salah satu penyebaran paham radikalisme itu melalui sosial dan agama.
"Itu penting, karena dalam agama itu ada pemahaman yang benar ada yang salah karena yang mengungkap yang salah itu kembali kepada para ulama," ujarnya.
Dia pun menjelaskan bahwa di dalam Islam, ulama itu merupakan sosok yang betul-betul memiliki pemahaman dan ilmu agama yang cukup.
Untuk menjadi seorang ulama, lanjut Nazil, harus memenuhi beberapa syarat diantaranya yaitu paham tentang sejarah Islam, paham bahasa arab, ilmu hadist dan tahu betul soal ilmu tafsir.
"Jangan nanti karena penampilan saya begini (memakai gamis putih panjang dan kopiah putih dan berjenggot) saya langsung dibilang ulama, jangan," tukasnya.
Akan tetapi, usulan yang Nazil berikan itu kembali lagi kepada pihak kepolisian. Dalam melakukan pengkajian soal paham radikalisme di Indonesia, dirinya yakin bahwa Polri akan mengikutsertakan ulama dalam kajian tersebut.
"Di Polri kan agama enggak asing ada binmas saya rasa polri udah libatkan itu buktinya Sekjen MUI dihadirkan," tandasnya.
Baca juga:
Polrestabes Medan ajak warga ikut cegah penyebaran radikalisme
Polrestabes Medan bentuk program Tigapilar berantas paham radikal
Kapolda Sumut: Ada 8 titik wilayah rawan potensi radikal
Ketum PPP: Intoleransi dan radikalisme muncul akibat pemahaman sempit
Cak Imin sebut fanatisme keagamaan jadi ancaman kebangsaan
Politikus PDIP sebut pemerataan ekonomi cara pemerintah tangkal radikalisme
Sekjen PDIP: Budaya Indonesia terbukti ampuh tangkal gerakan radikal