Polresta Samarinda utang Rp 900 juta lebih untuk biaya makan tahanan

Jumlah tahanan tahun 2016 ini tercatat meningkat bila dibanding tahun 2015 lalu. Polresta Samarinda melansir, di tahun 2015 lalu tercatat 1.630 orang yang menjalani penahanan di sel penjara Polresta Samarinda maupun di sel 5 Polsek se-Samarinda. Tahun ini, meningkat sekitar 15,82 persen menjadi 1.888 orang tahanan.

2016-12-31 03:00:00

Polisi

Polresta Samarinda mengalami defisit anggaran dan memiliki utang lebih dari Rp 900 juta dari awal hingga akhir tahun 2016. Utang yang hampir Rp 1 miliar ini digunakan untuk membiayai makan tahanan. Belum diketahui secara pasti kapan utang itu akan terbayar lunas.

Jumlah tahanan pada tahun 2016 ini tercatat meningkat bila dibanding tahun 2015 lalu. Polresta Samarinda melansir, di tahun 2015 lalu tercatat 1.630 orang yang menjalani penahanan di sel penjara Polresta Samarinda maupun di sel 5 Polsek se-Samarinda. Tahun ini, meningkat sekitar 15,82 persen menjadi 1.888 orang tahanan.

Meningkatnya jumlah tahanan, berimbas meningkatnya biaya makan yang mesti dikeluarkan kepolisian. Hingga akhir tahun ini, tidak kurang Rp 900 juta, utang yang mesti ditanggung Polresta Samarinda.

"Untuk biaya makan tahanan ini, terutang hampir Rp 1 miliar," kata Kapolresta Samarinda Kombes Pol Eriadi, dalam rilis akhir tahun Polresta Samarinda di 2016, di Mapolresta Samarinda, Jumat (30/12) sore.

Diterangkan Eriadi, kapasitas sel tahanan di Polresta Samarinda 171 orang, di mana saat ini sudah jauh melebihi kapasitas tahanan. Meski biaya makan menjadi masalah, namun Eriadi memastikan Polresta Samarinda bukan tanpa upaya untuk menanggulanginya.

"Kita sudah upayakan dengan Pemda, tapi Pemda juga defisit di 2017. Saya lihat di DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) kepolisian di 2017, ada anggaran Rp 600 juta, nanti kita switch untuk bayar utang makan," ungkap Eriadi.

Sejauh ini juga, lanjut Eriadi, belum ada penolakan dari rumah tahanan maupun lembaga pemasyarakatan, untuk menolak tahanan titipan dari kepolisian. Namun demikian, bukan tidak mungkin, Rutan dan Lapas memilih untuk sementara waktu tidak menerima penyerahan tahanan kasus kriminal maupun narkotika.

"Belum, sejauh ini belum ada penolakan ya dari Rutan dan Lapas. Kita juga terus koordinasikan ke Kanwil Hukum dan HAM, bahwa kapasitas ruang tahanan ini, menjadi persoalan," jelas Eriadi.

"Nah, soal biaya makan tahanan ini, tetap tidak akan kita abaikan, kita upayakan terus anggarannya. Sebab, tidak boleh mereka (tahanan) tidak diberi makan. Tidak boleh tidak dikasih makan, gara-gara tidak ada uang," tutup Eriadi.

(mdk/sho)