Politisi PDIP heran SBY nilai isu dokumen TPF Munir hilang politis

Politisi PDIP heran SBY nilai isu dokumen TPF Munir hilang politis. Anggota Komisi III DPR, Masinton Pasaribu mengaku heran dengan sikap SBY tersebut. Sebab, hasil investigasi TPF merupakan keputusan dari Komisi Informasi Pusat (KIP).

Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku kasus hilangnya dokumen hasil investigasi Tim Pencari Fakta (TPF) atas kasus kematian aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Munir Said Thalib bermuatan politis.

Menanggapi hal ini, anggota Komisi III DPR, Masinton Pasaribu mengaku heran dengan sikap SBY tersebut. Sebab, hasil investigasi TPF merupakan keputusan dari Komisi Informasi Pusat (KIP).

"Kalau dikatakan ada unsur politis kasihan dong KIP yang merupakan lembaga independen," kata Masinton saat dihubungi, Rabu (26/10).

Untuk mengungkap dokumen Munir tersebut, politikus PDIP ini meyakini Presiden Joko Widodo dapat melakukannya. Terlebih, Presiden Jokowi langsung memerintahkan Jaksa Agung untuk mencari keberadaan dokumen yang disebut hilang tersebut. Dia pun meminta Jaksa Agung HM Prasetyo untuk bergerak cepat dalam memenuhi perintah Presiden.

"Sekarang Kejaksaan Agung selesaikan saja," ujarnya.

Sebelumnya, SBY menyebut hal ini sengaja digiring oleh pihak tertentu sehingga bernuansa politis untuk menyudutkan dirinya.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) memenangkan gugatan terhadap Kementerian Sekretaris Negara (Kemensetneg) terkait permohonan agar pemerintah mempublikasikan laporan TPF kasus pembunuhan Munir.

Majelis Komisioner KIP yang memutuskan hasil investigasi TPF kasus Munir harus diumumkan kepada publik. Pustusan sengketa informasi itu teregister dengan nomor 025/IV/KIP-PS/201/.(mdk/dan)