Politisi PDIP dorong pemerintah tambah anggaran BIN tahun 2016

"Kami sepakat agar pemerintah menambah lagi, mengingat tugas-tugas BIN ke depan akan semakin berat," ujar Hasanuddin.

2015-09-11 19:01:00

Badan Intelijen Negara

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Tb Hasanuddin, meminta pemerintah agar menambah anggaran bagi Badan Intelejen Negara (BIN). Sebab, dalam RAPBN 2016, alokasi anggaran bagi lembaga telik sandi itu dikurangi hampir setengahnya dari kebutuhan.

"Seperti kita ketahui, anggaran BIN (untuk tahun anggaran 2016) hanya dialokasikan sebesar Rp 1,5 triliun dari Rp 2,7 triliun kebutuhannya. Kami sepakat agar pemerintah menambah lagi, mengingat tugas-tugas BIN ke depan akan semakin berat," ujar Hasanuddin di Gedung DPR, Senayan, Jumat (11/9).

Namun, Hasanuddin juga meminta agar lembaga pimpinan Sutiyoso itu bisa bersinergi dengan sejumlah lembaga besar lainnya, dalam hal saling melengkapi data terkait kebutuhan intelijen.

Dia menyebut, hal ini bisa merujuk pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen, dan kaitannya dengan kewajiban sejumlah kementerian atau non-kementerian, dalam membantu memberikan keterangan yang diperlukan kepada BIN sebagai lembaga intelijen negara.

"Tetapi saya juga menyarankan agar BIN bersinergi dengan lembaga atau perusahaan besar, agar mereka bisa memberikan informasi yang dibutuhkan oleh BIN. Mereka itu kan juga memiliki unit-unit pengamanan baik internal maupun eksternal, dengan unit-unit inilah BIN bisa berkoordinasi," ujar Hasanuddin.

"Rujukan pertukaran informasi dengan pihak swasta itu juga diatur dalam UU Nomor 17/2011, tentang Intelijen negara pasal 30 ayat b mengenai wewenang BIN yang berbunyi 'meminta bahan keterangan kepada kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau lembaga lain sesuai dengan kepentingan dan prioritas'," pungkasnya.

(mdk/ren)