Politisi PAN Minta Rapid Test Anggota DPR dan Keluarga Dibatalkan
Politisi PAN Minta Rapid Test Anggota DPR dan Keluarga Dibatalkan. Anggota DPR RI Fraksi PAN, Zainuddin Maliki menegaskan, di tengah penyebaran Covid-19, semua pihak harus cerdas dan arif dalam menetapkan skala prioritas penanganan virus corona.
Fraksi Partai Amanat Nasional menolak untuk melakukan rapid test kepada anggota DPR dan juga keluarganya. PAN memandang keselamatan tenaga medis dan masyarakat yang terpapar harus diutamakan.
Anggota DPR RI Fraksi PAN, Zainuddin Maliki menegaskan, di tengah penyebaran Covid-19, semua pihak harus cerdas dan arif dalam menetapkan skala prioritas penanganan virus corona.
"Saya agak terkejut mendengar usulan itu. Tiba-tiba kok malah anggota DPR dan keluarganya yang diutamakan. Padahal, jelas kasat mata, banyak tenaga medis dan masyarakat yang terpapar. Merekalah yang lebih penting untuk didahulukan," kata dia, ketika dihubungi, Selasa (24/3).
Dia meyakini kabar tersebut membuat rekan-rekannya sesama wakil rakyat 'tak enak hati'. Apalagi kebijakan tersebut, kata dia, bukan kebijakan formal DPR RI.
"Ini adalah usulan dan kebijakan sepihak kesekjenan DPR. Saya tahu para anggota DPR lebih mengutamakan tenaga medis dan masyarakat yang terpapar yang perlu mendapat perhatian," ujar dia.
Tak Baik Digelar Kolektif
Atas dasar itu, dia berpendapat sebaiknya rencana rapid test pada anggota DPR dan keluarganya dibatalkan. Saat ini, masyarakat banyak menyorot kinerja pemerintah dan DPR. Lebih baik jika DPR fokus mencari jalan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kompleks penanganan virus corona ini.
"Kalau mau mengadakan test, silakan laksanakan secara sendiri-sendiri. Itu adalah hak. Tidak ada yang bisa melarang. Tetapi kalau dilaksanakan kolektif itu tidak baik. DPR dinilai hanya mau menyelamatkan diri sendiri dan keluarganya," tegasnya.
Agar isu rapid test bagi anggota DPR dan keluarganya tidak berlarut-larut, lanjut dia, pimpinan DPR sebaiknya segera meminta agar kesekjenan membatalkan kegiatan tersebut.
Meskipun belakangan disebut bahwa anggarannya adalah hasil sumbangan pimpinan dan anggota, namun tetap saja masyarakat merasa ada kejanggalan. "Kalaupun ada sumbangan, lebih bagus jika disumbangkan kepada masyarakat yang lebih membutuhkan," tandasnya.
(mdk/eko)