Politisi Demokrat: Kebakaran hutan kriminalitas, harus diberantas!

Kebakaran hutan seolah-olah sudah menjadi tradisi tahunan saat musim kemarau.

2015-09-07 05:00:55

Kabut Asap

Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat Dwi Astuti Wulanari menilai kebakaran hutan yang terjadi di Sumatera dan Kalimantan merupakan kriminalitas yang harus diberantas. Karena itu menjadi pembelajaran bagi pemerintah agar tak terulang lagi.

"Kita harus meluruskan anggapan kebakaran hutan ibarat tradisi tahunan yang selalu berulang. Ini bukan tradisi tapi kriminalitas yang harus diberantas," ujar Dwi Astuti di Kantor DPP Partai Demokrat , Jakarta Pusat, Minggu (6/9).

Lebih lanjut Dwi mengungkapkan, kebakaran hutan dan lahan selalu berulang setiap tahunnya. Seolah-olah menjadi tradisi tahunan saat musim kemarau.

Dia juga menilai, terjadinya kebakaran hutan disebabkan oleh dua faktor, pertama faktor ketidaksengajaan dan faktor kesengajaan, tapi desainnya seolah-olah tidak sengaja. Selain itu, pembukaan lahan dengan membakar hutan sering digunakan oleh pemilik lahan untuk penyiapan lahan baru tanpa perlu biaya mahal.

Karena itu, sambung dia, pemerintah harus bertindak cepat dalam mengkoordinasikan tindakan antisipasi preventif agar kebakaran tidak terjadi lagi dan lagi.

"Upaya itu menyadarkan stakeholder, dan menghukum yang bersalah agar memberikan efek jera. Sebab, meskipun pada tahun lalu ratusan pelaku pembakaran hutan berhasil ditangkap dan diproses secara hukum. Namun hal ini tidak memberikan efek jera. Hal itu lantaran penangkapan belum mengungkap oknum yang memerintahkannya, baru pelaku-pelaku suruhan atau masyarakat awam," bebernya.

Partai Demokrat di parlemen, ujar dia, meminta kepada pemerintah pusat dan daerah, BNPB dan BPBD agar mengambil langkah cepat untuk penanganan kebakaran tersebut.

"Kalau memang sifatnya darurat, meminta agar BNPB mencairkan dana tanggap darurat yang ada. Agar dampaknya tidak semakin buruk ke masyarakat dan dunia penerbangan," pinta Dewi.

Menurut Dwi perlu ada evaluasi secara menyeluruh dan solusi yang sifatnya permanen agar ke depan tidak berulang lagi.

"Pertama, cek di lapangan lahan yang terbakar itu milik siapa, per orangan atau perusahaan. Kedua, ambil langkah hukum kepada pelaku atau pemberi perintah pembakaran sekaligus cabut izin usahanya. Ketiga, pemerintah daerah harus memberikan edukasi kepada masyarakat sekitar kawasan hutan agar tidak membuka lahan dengan cara membakarnya," tegasnya.

Sekedar informasi, saat ini terjadi kabut asap di beberapa daerah di Sumatera dan Kalimantan akibat kebakaran hutan.

Data kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan. Menurut pantauan satelit dari NASA pada Selasa (1 September), di Sumatera ada 198 titik panas yaitu di Jambi 59, Lampung 3, Sumbar 7, Sumsel 46, Riau 82 dan Sumut 1. Sedangkan di Kalimantan ada 591 titik panas yaitu Kalbar 74, Kalsel 30, Kalteng 313, Kaltim 138 dan Kaltara 36.

Kerugian kejadian kabut asap ini mengakibatkan sekolah diliburkan karena kualitas udara di daerah-daerah tersebut termasuk kategori tidak sehat dan berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Selain itu, efek kerugian lainnya juga di alami oleh maskapai penerbangan yang gagal terbang maupun mendarat baik penerbangan domestik maupun internasional.

Bantu Kemenkes

Sementara itu, Ketua Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Dede Yusuf mengatakan akan membantu Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk membangun rumah sakit karantina bencana guna menangani masalah kabut asap di Sumatera dan Kalimantan.

"Kami juga akan membantu menkes dalam pembuatan rumah sakit karantina bencana nanti," ujar Dede di kantor Partai Demokrat, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Minggu (6/9).

Rumah Sakit tersebut nantinya bisa membantu warga yang terkena gangguan saluran pernapasan akibat kabut asap kebakaran lahan yang sering terjadi hutan Kalimantan dan Sumatera.

"Kami juga akan mendorong menkes dalam action plan (rencana aksi) rumah sakit karantina bencana dalam masalah Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA)," katanya.

(mdk/ren)