Politikus PPP sebut vaksin ulang tak menjamin anak miliki antibodi

Mengingat usia anak-anak peserta vaksin ulang sudah melebihi usia yang disarankan.

2016-07-15 13:53:57

Vaksin palsu

Terkuaknya penyebaran vaksin palsu telah menimbulkan keresahan banyak orangtua. Apalagi, pemerintah telah mengumumkan 14 rumah sakit di Jakarta dan Bekasi, yang diduga terkait langsung dengan penyebaran vaksin palsu.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR Ermalena meminta Kementerian Kesehatan agar menggandeng Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) untuk mendeteksi korban vaksin palsu, dengan demikian bisa menjalani vaksin ulang.

"Kita minta Menkes bekerja sama dengan IDAI untuk Melakukan pengecekan anak-anak yang memang tidak menerima vaksinasi tersebut untuk divaksinasi ulang," kata Ermalena saat dihubungi, Jumat (15/7).

Namun politikus PPP ini menyangsikan vaksinasi ulang terhadap anak-anak korban vaksin palsu bakal menjamin mereka mendapatkan antibodi yang diharapkan. Mengingat usia mereka sudah melebihi umur yang disarankan oleh IDAI.

"Yang kita sayangkan adalah kerugian oleh anak-anak kita yang menerima vaksin palsu. Disayangkan oleh komisi IX bahwa kalaupun dilakukan imunisasi ulang, itu kan tidak menjamin antibodi pada anak-anak terbangun sempurna," tuturnya.

Ermalena berujar hal tersebut lantaran imunisasi hanya bisa diberikan saat masa anak-anak saja. Dia hanya berharap para korban vaksin palsu mampu bertahan.

"Karena imunisasi dasar seharusnya diberikan kepada usia 0-9 bulan. Jadi kalau diberikan sekarang kan memang jadi pertanyaan besar. Hanya, ketua IDAI mengatakan bahwa ada yang disebut kekebalan lingkungan. Jadi kalo lingkungannya 85 persen sudah dijamin punya antibodi dan imunitas maka lingkungan yang lain terbawa. Karena tidak ada penularan kalaupun ada penyakit‎," pungkasnya.

(mdk/tyo)