Politikus PDIP sarankan Capres jangan umbar janji kampanye tak realistis

Politikus PDIP sarankan Capres jangan umbar janji kampanye tak realistis. Budiman Sudjatmiko menjelaskan, UU kinerja pemerintah nantinya dirancang dari visi misi calon presiden yang jadi pemenang. UU itu hanya berlaku selama lima tahun sesuai dengan lamanya masa kepemimpinan presiden terkait.

2018-05-20 20:05:36

PDIP

Anggota Komisi II DPR Budiman Sudjatmiko mengatakan ada satu pekerjaan rumah (PR) yang belum terlaksana di 20 tahun pascareformasi. Yakni pembentukan undang-undang kinerja pemerintah.

"Saya punya cita-cita waktu masuk Komisi II DPR dan ini belum terlaksana. Saya mengajukan draf namanya UU kinerja pemerintah," katanya dalam diskusi bertajuk 'Evaluasi 20 Tahun Reformasi' di Hotel Harris Suites FX Sudirman, Jl. Jend Sudirman, Pintu Satu Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (20/5).

Budiman Sudjatmiko menjelaskan, UU kinerja pemerintah nantinya dirancang dari visi misi calon presiden yang jadi pemenang. UU itu hanya berlaku selama lima tahun sesuai dengan lamanya masa kepemimpinan presiden terkait.

"Jadi seorang capres dan cawapres ketika dia daftarkan ke KPU maka harus bawa visi misi seperti draf UU. Saya bayangkan capres bawa draf, pasal enggak usah banyak-banyak," kata dia.

Dalam draft tersebut, lanjut dia, hanya berisi janji-janji calon presiden selama masa kampanye. Janji yang bersifat realistis dan dapat dilaksanakan setelah menjabat sebagai presiden.

"Dia (draft UU kinerja pemerintah) berisi janji yang bisa diverifikasi bukan daftar kehendak-kehendak baik yang engga bisa diukur," kata politikus PDIP itu.

Budiman menyarankan, calon presiden jangan membuat janji kampanye yang bertujuan untuk menyenangkan semua pihak. Jika janji diumbar hanya ingin menyenangkan semua elemen maka bisa dipastikan akhirnya rakyat yang kecewa.

"Ketika akan senangkan semua orang, dia akan berakhir kecewakan semua orang. Padahal waktu terbatas, anggaran terbatas, sumber daya manusia terbatas, tiba-tiba ingin gerakkan bumi dan surga dalam 5 tahun," kata dia.

Mantan aktivis 1998 ini menyebut, dengan adanya draft UU kinerja pemerintah, rakyat bisa melihat siapa capres yang mendukung sektor tertentu seperti lingkungan hidup, investasi atau pertambangan. Dengan begitu, rakyat akan mudah menentukan capres pilihannya.

"Karena itu perlu pemimpin katakan dalam anggaran terbatas 5 tahun, aku ingin naikkan pajak karena butuh belanja sosial yang besar. Bikin range pajak sekian, masukkan pasal, sehingga kita akan memudahkan melihat pemimpin dengan spektrum politik. Oh presiden ini akan dukung lingkungan, ini yang akan lebih sekuler," papar dia.

(mdk/eko)