Politikus PDIP geram Kemenkeu tak prioritaskan KPK

"Menkeu harus segera memprioritaskan (KPK), dan tidak boleh berdalih bahwa banyak kementerian lain yang mendaftar."

Anggota komisi III DPR, Ahmad Basarah, geram dengan pernyataan Menteri Keuangan, Agus Martowardojo yang memprioritaskan penggunaan gedung milik negara untuk kementerian lain daripada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Katanya mendesak, maka menteri keuangan harus segera memprioritaskan, dan tidak boleh berdalih bahwa banyak kementerian lain yang mendaftar permintaan gedung baru," kata Ahmad Basarah kepada wartawan sebelum rapat Paripurna di kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (4/7).

Menurut politikus PDIP ini, tidak masuk akal di saat pemerintah sedang gencar berkampanye melawan korupsi, Kemenkeu justru tidak memprioritaskan KPK dalam pengadaan gedung.

Sedangkan kondisi gedung KPK di Jalan HR Rasuna Said, sudah tidak mampu lagi menampung ratusan jumlah karyawan. KPK tidak mungkin harus menunggu bertahun-tahun untuk mendapatkan gedung baru.

"Justru kalau kementerian keuangan punya sense of crisis terhadap masalah korupsi, harus yang diprioritaskan dari gedung-gedung dalam list antrean. KPK harus diprioritaskan. Karena sifatnya mendesak," lanjutnya.

Namun demikian, Basarah tetap berharap pimpinan KPK berfikir logis. Jangan karena persetujuan pembangunan gedung baru molor, lantas kasus korupsi besar ikut terbengkalai.

"Seperti Century, Hambalang, BLBI, dan segala macam harus nunggu dua tahun. Tidak logis dong," kata Basarah.(mdk/ren)