Politikus Gerindra sebut Jokowi sedang balas jasa Hendropriyono

Jokowi terkesan melupakan Esemka sebagai upaya pengembangan mobil nasional.

2015-02-08 03:00:00

Proton

Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Malaysia menuai kritikan dari sejumlah kalangan. Sebab, Jokowi menyempatkan hadir di acara penandatanganan kerjasama antara PT Proton Holdings dengan perusahaan milik AM Hendropriyono yakni PT Adiperkasa Citra Lestari terkait wacana mobil nasional untuk Indonesia.

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Gerindra, Elnino Husein Mohi menilai Jokowi dinilai tidak tepat menghadiri acara tersebut. Mengingat saat ini masyarakat Indonesia tengah dibuat tersinggung oleh iklan salah satu produk di Malaysia yang dinilai rasis serta menghina para Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

"Iklan berjudul 'Pecat Pembantu Indonesia' sangat merendahkan dan melukai perasaan rakyat Indonesia. Seharusnya Jokowi tidak menghadiri acara itu sebagai bentuk perwakilan rasa ketersinggungan rakyat," kata Elnino dalam rilis yang diterima merdeka.com, Jakarta, Sabtu (7/2).

Selain itu, lanjut Elnino, Jokowi juga belum melakukan uji kelayakan bisnis secara komprehensif. Sebab, kondisi bisnis Proton saat ini tengah merosot dan kalah bersaing oleh produk dari Jepang maupun Korea Selatan.

"Di Malaysia sendiri Proton anjlok omzetnya dari 50 persen menjadi hanya 21 persen. Kenapa tidak kerja sama dengan Jepang atau Jerman sekalian?" keluhnya.

Anggota dewan asal Gorontalo ini juga menyayangkan sikap Jokowi yang terkesan melupakan Esemka sebagai upaya pengembangan mobil nasional. Padahal, Esemka yang diketahui sebagai karya anak bangsa yang 'low cost green car' adalah produk yang melambungkan popularitas Jokowi kala itu.

"Waktu itu Jokowi mewakili rasa rindu rakyat yang ingin memiliki mobil 100 persen Indonesia. Namun saat menjabat Presiden yang memiliki kewenangan sangat besar, justru seperti kacang yang lupa akan kulitnya," jelasnya.

Kendati demikian, Elnino tetap menghargai langkah Jokowi dan menghormati Malaysia sebagai saudara serumpun. Namun, dirinya tetap meminta penjelasan yang rasional dari Jokowi tentang kehadirannya dalam perjanjian bisnis tersebut.

"Kalau penjelasannya tak masuk akal, bukan tidak mungkin akan banyak yang menilai Jokowi hanya membantu kelancaran bisnis seorang tokoh yang pernah menjadi tim suksesnya alias balas jasa," tandasnya.

(mdk/eko)