Polisi akan kerahkan 7.000 personel untuk amankan Pilkada Papua

Polisi akan kerahkan 7000 personel untuk amankan Pilkada Papua. Polisi juga akan mengamankan beberapa objek vital mulai dari kantor pemerintahan, KPU, dan Bawaslu.

Kepolisian akan memperketat keamanan di beberapa wilayah yang dinilai rawan konflik saat Pilkada Serentak tahun depan. Salah satunya wilayah yang rawan adalah Papua.

Wilayah paling timur Indonesia itu tengah jadi fokus utama Polri jelang Pilkada. Kepala Kepolisian Daerah Papua Irjen Boy Rafli Amar bakal menerjunkan sekitar 7.000 personel.

"Kalau polda Papua menerjunkan sekitar 7000 personel untuk Pilkada. belum lagi ada 7 kompi Brimob yang kita akan minta bantuan juga ke Mabes Polri," kata Boy Rafli usai menghadiri rapat koordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto di Kantor Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (2/10).

Dia juga menyebutkan terdapat objek-objek vital yang akan jadi fokus khusus saat Pilkada nanti. Objek vital tersebut yaitu kantor pemerintahan, KPU, Bawaslu. "Itu berpotensi menjadi sasaran amuk massa pendukung," tambah dia.

Diketahui Pilkada serentak 2018 akan dilakukan di 171 daerah di Indonesia. Dalam 171 daerah tersebut berada di 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten yang akan menggelar pilkada. Beberapa daerah di Indonesia memiliki indeks keamanan pemilu yang cukup tinggi salah satunya Papua.

Boy sudah mendapat arahan dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto terkait pengamanan jelang Pilkada Papua. Boy juga ditugaskan meningkatkan keamanan agar tak membuat cemas masyarakat Papua.

"Intinya kita mendapatkan arahan untuk tugas-tugas yang sudah dikelola ini trus ditingkatkan kemudian dalam artian bagaimana kita bisa mengeliminate gangguan keamanan dari kelompok bersenjata," kata Boy.

Ada beberapa langkah yang akan dilakukan untuk mencegah timbulnya kegaduhan. Salah satunya bekerja sama dengan tokoh agama dan adat sekitar.

"Jadi upaya pendektan persuasif dilakukan kemudian upaya peningkatan kesiap siagaaan, upaya penegakan hukum harus berjalan. jadi seluruh aktifitas yang ada diharapkan bisa menirunkan aktifitas tindakan kekerssan yang dilakukan oleh kriminal bersenjata," ungkap dia.