Polemik reklamasi, DPR bakal mediasi Pemprov DKI & Pemerintah Pusat

"Situasinya pasti makin terjadi kontraksi politik yang cukup dinamis karena saling menagih janji bisa juga Pak Anies nagih janji pemerintah yang sekarang ya kan, pemerintah yang sekarang tiba-tiba nagih janjinya Pak Anies ini dua-duanya situasinya semakin memanas."

2017-10-19 16:27:17

Reklamasi Teluk Jakarta

DPR akan menginisiasi mediasi untuk menyelesaikan polemik reklamasi teluk Jakarta. Posisi DPR di sini sebagai pihak netral untuk menengahi pemerintah pusat dan pemprov DKI Jakarta.

"DPR akan menginisiasi lah, akan membantu juga bagaimana tentunya kita tidak memihak ke siapapun ini untuk kepentingan bangsa dan rakyat coba kita akan memediasi informal bagaimana pemerintah melakukan itu bagaimana pandangan masyarakat," ujar Wakil Ketua DPR RI, Taufik Kurniawan, Kamis (19/10).

Taufik melihat situasi antara Pemprov DKI dengan pemerintah pusat makin memanas lantaran dua belah pihak tidak ada satu kesepakatan. Pertemuan secara informal perlu dilakukan untuk menentukan sikap perihal reklamasi.

"Situasinya pasti makin terjadi kontraksi politik yang cukup dinamis karena saling menagih janji bisa juga Pak Anies nagih janji pemerintah yang sekarang ya kan, pemerintah yang sekarang tiba-tiba nagih janjinya Pak Anies ini dua-duanya situasinya semakin memanas saya mengusulkan secepat mungkin sesegera mungkin coba dilakukan kanalisasi mediasi untuk ketemu," ucapnya.

Menurut Taufik, masyarakat perlu diberikan kejelasan dalam proyek reklamasi. Pemerintah pusat diminta untuk transparan. Apakah perlu dilanjutkan atau dihentikan. DPR juga perlu tahu ke mana arah keberpihakan pemerintah pusat sebenarnya.

"Reklamasi itu hanya akan menimbulkan situasi kecemburuan status sosial. Manakala tidak dijelaskan oleh pemerintah manakala menyangkut pemanfaatan dari reklamasi, itu saja. Kalau sudah dijelaskan dari pemerintah sekarang sesuai amdalnya yang transparan akuntabel tidak dibuat-buat ya tentu harus disampaikan juga," kata dia.

(mdk/lia)