Polemik Jokowi pilih mantu Hendropriyono jadi Danpaspampres
Pengangkatan Andika sebagai Danpaspampres dianggap sebagai lompatan karier yang terlalu cepat.
Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) memilih Brigjen TNI Andika Perkasa sebagai Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Danpaspampres). Penunjukan jenderal bintang satu ini lalu menuai kontroversi. Pengangkatan Brigjen TNI Andika Perkasa sebagai Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Danpaspampres) menuai kontroversi. Pasalnya, Andika merupakan menantu AM Hendropriyono yang merupakan Dewan Penasehat Tim Pemenangan Pasangan Jokowi-Jusuf Kalla. Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko mengungkapkan, pengangkatan menantu mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono, Brigjen TNI Andika Perkasa sebagai Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Danpaspamres) merupakan permintaan presiden terpilih, Joko Widodo (Jokowi). Sebelum dipilih menjadi Danpaspamres, Brigjen TNI Andika Perkasa menjabat Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad). Mertua Andika, AM Hendropriyono merupakan Dewan Penasehat Tim Pemenangan Pasangan Jokowi-Jusuf Kalla pada pilpres lalu. Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko mengatakan, pada pemerintahan baru tidak ada perubahan protokol pengamanan. TNI, lanjut jenderal bintang empat itu menambahkan, standar pengamanan VVIP tidak berubah dan tidak dikurang.
Pasalnya, Andika merupakan menantu dari mantan Kepala Badan Intelijen Negara Jenderal (Purn) AM Hendropriyono yang merupakan Dewan Penasihat Tim Pemenangan Pasangan Jokowi-Jusuf Kalla pada pilpres lalu. Andika juga tercatat sebagai Akmil angkatan 1987 pertama yang menjabat jabatan bintang dua ini.
Pengangkatan Andika sebagai Danpaspamres dianggap sebagai lompatan karier yang terlalu cepat. Sebelumnya, ia menduduki jabatan Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad).
Berikut polemik Jokowi pilih mantu Hendropriyono jadi Danpaspampres:Pengangkatan Danpaspampres berbau nepotisme
Sekretaris Kabinet Dipo Alam tak mau ikut campur pemilihan Andika sebagai Danpaspampres yang baru. Menurutnya, proses pemilihan itu terserah Presiden baru Jokowi apakah ada unsur nepotisme ataukah tidak.
"Terserah saja, saya tidak tahu, tapi yang menilai dan memilihnya Danpaspampres sudah ada di TNI. Tapi kalau publik melihat nepotisme ya silakan, saya tidak tahu," ujar Dipo di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (16/10).
Sementara itu, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto juga mengatakan hal yang sama. Pemilihan Danpaspampres memang diputuskan secara personal, tergantung Jokowi merasa nyaman atau tidak.
"Panglima kan menyiapkan kader-kader yang dijadikan pimpinan di mana saja. Presiden memilih Danpaspampres itu bagaimana dia merasa nyaman, karena itu lebih secara personal," ujar Djoko.
Saat ditanya, apakah pemilihan itu ada nepotisme, Djoko tidak mau menanggapi. "Kalau pemilihan Danpaspampres, Menko Polhukam tidak ikut campur," ujar Djoko.Keinginan langsung Jokowi
"Iya keinginan langsung (Jokowi). Dasarnya adalah konsultasi antara Panglima dengan Presiden terpilih," kata Panglima TNI usai memimpin Apel Siaga dalam rangka Pengamanan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI di Parkir Timur Senayan Jakarta, Kamis (16/10).Akmil 1987 pertama yang menjabat jabatan bintang dua
Pengangkatan Andika sebagai Danpaspampres berdasarkan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/760/X/2014 tanggal 14 Oktober 2014, tentang pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI.
Pengangkatan Andika sebagai Danpaspampres dinilai cukup cepat karena untuk Akmil angkatan 1987 baru dirinya yang menjabat jabatan berbintang dua.
"Yah memang untuk (angkatan) tahun 1987 dia yang pertama. Untuk angkatan 1986 sekarang sudah ada dua. Memang selalu ada yang duluan. Ini wajar," Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko usai memimpin Apel Siaga dalam rangka Pengamanan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI di Parkir Timur Senayan Jakarta, Kamis (16/10).Tidak akan ada perubahan protokol pengamanan
"Nggak ada perubahan, standar pengamanan kita sudah pasti. Kita punya rencana operasi pengamanan VVIP, itu standar. Sedikit pun tidak boleh dikurangi," Kara Panglima TNI.